Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

MK Hapus Presidential Treshold 20%, PDIP : Putusan MK Final dan Mengikat

MK menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% dari calon yang diusung gabungan partai politik, PDIP tegaskan putusan MK final dan mengikat

Putusan MK yang Cabut Presidential Threshold 20% Pengaruhi Dinamika Kabinet Prabowo

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mencabut ambang batas pencalonan presiden atau presidential treshold 20% diyakini akan mengubah konstelasi politik di Tanah Air, kabinet Prabowo

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

Putusan MK Perkuat KPK Usut Korupsi di Ranah Militer

Putusan Mahkamah Konstitusi perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang untuk mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer bukanlah hal baru.

Putusan MK terkait KPK Usut Korupsi di Tubuh Militer Perkuat Pemberantasan Korupsi

Keputusan itu diharapkan dapat mempertegas agar tidak terjadi insiden ketidaksepemahaman antara peradilan sipil dan militer.

Putusan MK Timbulkan Tantangan Koneksitas

Putusan MK itu dapat memperkuat landasan hukum KPK untuk menangani korupsi koneksitas dan membuka peluang penanganan kasus secara lebih sistematis.

Mabes TNI Respons Putusan MK terkait Kewenangan KPK Mengusut Korupsi di Militer: Kami Hormati

MABES TNI merespons terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa KPK bisa mengusut kasus korupsi di lingkungan militer

KPK Perkuat Koordinasi dengan Militer sebagai Respon Putusan MK

Ghufron berharap setelah adanya putusan ini, koordinasi antara KPK dengan Kementerian Pertahanan serta Panglima TNI untuk menindaklanjuti berbagai kasus pemberantasan korupsi.

Putusan MK, KPK berwenang Usut Korupsi Militer Hingga Inkrah

Penegasan tersebut merupakan pemaknaan baru Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU 30/2002).

BEM Undip: Putusan MK 136/2024 Angin Segar Bagi Demokrasi

Dia pun mengkhususkan pelaksanaan pilkada di Jawa Tengah yang kental akan cawe-cawe dari pejabat daerah, oknum TNI-Polri.

PDIP Kota Tangerang: Putusan MK soal Netralitas Perkuat Jalannya Proses Demokrasi

Diharapkan ASN, kepala desa dan anggota TNI/Polri agar betul-betul dapat mematuhi putusan MK tersebut.

Putusan MK soal Surat Suara Calon Tunggal Memperkuat Demokrasi

MK dalam Putusan Nomor 126/PUU-XXII/2024 memutuskan mengubah ketentuan perubahan desain surat suara pilkada calon tunggal, dan mulai berlaku pada Pilkada 2029.

Bawaslu Harus Berani Tindak Lanjuti Putusan MK Soal Netralitas TNI/Polri

Kerja-kerja Bawaslu selama mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak cukup berhenti pada proses memetakan potensi kerawanan

Pemerintah Susun Aturan Ketenagakerjaan Baru Imbas Putusan MK

Selain fokus pada penyusunan aturan baru tersebut, tambah Airlangga, Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mempersiapkan fokus jangka pendek terkait dengan upah minimum dan upah sektoral.

MK Tolak Gugatan Terkait Politik Uang dalam UU Pemilu

Pemohon menilai frasa ‘setiap orang’ dalam beleid itu masih ada celah. Sebab, tidak menyakup tim kampanye pasangan yang tidak terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kementerian PPPA : Putusan MK soal Hak Asuh Anak Beri Kepastian Pengasuhan

MK menegaskan orang tua kandung yang mengambil anak secara paksa tanpa hak atau izin dapat dipidana. Putusan MK itu diapresiasi oleh Kementerian PPPA.

Sering Ubah Syarat Usia Pejabat Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Menurut MK, mengubah syarat usia terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter kapabilitas atau kompetensi.

Ternyata Ketua KPU Sempat Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri, Ini Penyebabnya

MOCHAMMAD Afifuddin mengaku sempat menandatangani surat pengunduran diri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Penurunan Ambang Batas Pencalonan Dorong Penguatan Kaderisasi

Dengan demikian, kata Fadli, partai politik semestinya tidak perlu mengandalkan koalisi untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.

Putusan MK Nomor 60 Belum Signifikan Tekan Calon Tunggal

Putusan MK Nomor 60/PUU/XXII/2024 dinilai belum secara signifikan menekan lahirnya calon tunggal di daerah.

Board of Peace dan Diplomasi Indonesia

Ramadan dan Kesadaran Ekologis

Ekosistem Digital makin Berbahaya bagi Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia