Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
CO-FOUNDER Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer masih bersifat ambiguitas sehingg berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Ada ketidakjelasan dalam Pasal 42 UU KPK dan hukum acara pidana koneksitas (KUHAP dan UU Peradilan Militer) yang menimbulkan ketidakpastian hukum. MK juga meminta KPK membentuk struktur organisasi khusus untuk menangani korupsi koneksitas, seperti sub bidang di bawah Bidang Penindakan,” jelasnya kepada Media Indonesia pada Jumat (29/11).
Khairul menilai putusan ini dapat memperkuat landasan hukum KPK untuk menangani korupsi koneksitas dan membuka peluang penanganan kasus secara lebih sistematis. Akan tetapi, KPK masih dihadapkan pada beberapa persoalan kelembagaan.
“Misalnya kebutuhan KPK untuk melakukan penyesuaian struktural, merekrut personnel, dan mempelajari lebih dalam mekanisme koneksitas. Di sisi lain, militer harus menunjukkan komitmen transparansi dan kerja sama,” imbuhnya.
Selain itu, Khairul mengatakan bahwa koordinasi dengan Kejaksaan Agung juga menjadi krusial untuk memastikan hukum acara koneksitas berjalan efektif.
“Keberadaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) di Kejaksaan Agung berpotensi menjadi elemen penting untuk mempermudah pembentukan tim gabungan,” ujarnya.
Kendati demikian, Khairul mengingatkan KPK masih menghadapi tantangan dalam membangun subbidang baru untuk menangani korupsi koneksitas secara khusus, sekaligus mengatasi potensi konflik koordinasi akibat perbedaan budaya kerja dan yurisdiksi antara sipil dan militer.
“Tantangan lain adalah kemungkinan resistensi dari militer terhadap keterlibatan KPK, mengingat institusi ini memiliki kecenderungan untuk menjaga kerahasiaannya dari pihak luar,” jelasnya.
Menurut Khairul, untuk menjawab tantangan tersebut, militer harus proaktif memperkuat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung. Selain itu, penyesuaian regulasi internal jug menjadi langkah penting untuk mendukung akses KPK terhadap dokumen dan saksi.
“Dan harus ada pelatihan hukum acara koneksitas bagi personel militer juga perlu dilakukan, terutama untuk memastikan tidak ada hambatan prosedural. Transparansi adalah kunci agar militer dapat menjaga integritas sambil tetap mematuhi prinsip akuntabilitas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Khairul menggakan jika tantangan ini dapat diatasi melalui koordinasi yang erat, revisi organisasi, dan komitmen keterbukaan dari semua pihak, putusan MK tersebut bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat integritas penegakan hukum di Indonesia.
“Dengan kerja sama yang solid, korupsi koneksitas dapat ditangani lebih efektif, sehingga memberikan dampak nyata dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (Dev/I-2)
Majelis hakim berpendapat, sikap egois itu disebabkan karena Priyanto merencanakan perbuatannya setelah menabrak dua remaja agar tidak diketahui pihak berwajib
PENGADILAN militer Israel hanya menjatuhkan hukuman penjara ringan kepada tiga tentara Israel karena terbukti menganiaya seorang pria Palestina.
Pengadilan Militer Kongo menjatuhkan hukuman mati terhadapĀ Kolonel Mike Mikombe karena terlibat pembunuhan lebih dari 50 demonstran di Goma.
Leri menjelaskan, sejak awal kasus itu bergulir, pihak keluarga korban sudah mengetahui bahwa para pelaku termasuk sang komandan akan dikenakan Pasal 340 sebagaimana disampaikan Panglima TNI
Pengadilan Militer Medan menjatuhkan vonis penjara seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer terhadap dua anggota TNI yang terbukti bersalah kasus narkoba.
Anggota TNI AL ini dituntut 10 tahun penjara karena nekat memalsukan surat izin cerai.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Maukah KPK mengoptimalkan momentum ini untuk meninggalkan legacy yang baik?
KPK telah menetapkan lima tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Bandung Smart City.
Strategi penanggulangan korupsi dimulai dari memupuk nilai integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved