Putusan MK Timbulkan Tantangan Koneksitas

CO-FOUNDER Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer masih bersifat ambiguitas sehingg berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

“Ada ketidakjelasan dalam Pasal 42 UU KPK dan hukum acara pidana koneksitas (KUHAP dan UU Peradilan Militer) yang menimbulkan ketidakpastian hukum. MK juga meminta KPK membentuk struktur organisasi khusus untuk menangani korupsi koneksitas, seperti sub bidang di bawah Bidang Penindakan,” jelasnya kepada Media Indonesia pada Jumat (29/11). 

Khairul menilai putusan ini dapat memperkuat landasan hukum KPK untuk menangani korupsi koneksitas dan membuka peluang penanganan kasus secara lebih sistematis. Akan tetapi, KPK masih dihadapkan pada beberapa persoalan kelembagaan. 

Baca juga : KPK Bisa Usut Korupsi Militer, Pengamat: TNI Harus Hormati Putusan MK

“Misalnya kebutuhan KPK untuk melakukan penyesuaian struktural, merekrut personnel, dan mempelajari lebih dalam mekanisme koneksitas. Di sisi lain, militer harus menunjukkan komitmen transparansi dan kerja sama,” imbuhnya. 

Selain itu, Khairul mengatakan bahwa koordinasi dengan Kejaksaan Agung juga menjadi krusial untuk memastikan hukum acara koneksitas berjalan efektif.  

“Keberadaan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) di Kejaksaan Agung berpotensi menjadi elemen penting untuk mempermudah pembentukan tim gabungan,” ujarnya. 

Baca juga : KPK Perkuat Koordinasi dengan Militer sebagai Respon Putusan MK

Kendati demikian, Khairul mengingatkan KPK masih menghadapi tantangan dalam membangun subbidang baru untuk menangani korupsi koneksitas secara khusus, sekaligus mengatasi potensi konflik koordinasi akibat perbedaan budaya kerja dan yurisdiksi antara sipil dan militer. 

“Tantangan lain adalah kemungkinan resistensi dari militer terhadap keterlibatan KPK, mengingat institusi ini memiliki kecenderungan untuk menjaga kerahasiaannya dari pihak luar,” jelasnya. 

Menurut Khairul, untuk menjawab tantangan tersebut, militer harus proaktif memperkuat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan Agung. Selain itu, penyesuaian regulasi internal jug menjadi langkah penting untuk mendukung akses KPK terhadap dokumen dan saksi. 

Baca juga : KPK Panggil Direktur PT Insight Investment Management untuk Dalami Korupsi di Taspen

“Dan harus ada pelatihan hukum acara koneksitas bagi personel militer juga perlu dilakukan, terutama untuk memastikan tidak ada hambatan prosedural. Transparansi adalah kunci agar militer dapat menjaga integritas sambil tetap mematuhi prinsip akuntabilitas,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Khairul menggakan jika tantangan ini dapat diatasi melalui koordinasi yang erat, revisi organisasi, dan komitmen keterbukaan dari semua pihak, putusan MK tersebut bisa menjadi langkah besar dalam memperkuat integritas penegakan hukum di Indonesia. 

“Dengan kerja sama yang solid, korupsi koneksitas dapat ditangani lebih efektif, sehingga memberikan dampak nyata dalam pemberantasan korupsi,” pungkasnya. (Dev/I-2)