Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
KETUA Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum berpikir untuk maju dalam Pilpres 2029 meski Mahkamah (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau penghapusan presidential threshold. Pasalnya, kekalahan dalam Pilpres 2024 sulit dilupakannya.
"Nanti maju gatau, masih panjang. Trauma kalah. Belum tau rasain kalah sih," ujar Cak Imin kepada awak media, di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Januari 2025.
Namun, Cak Imin menyambut baik keputusan MK ini. PKB, kata Cak Imin tak menutup kemungkinan akan mendorong kader terbaiknya maju dalam Pilpres 2029.
"Pasti, pasti (sebagai potensi memajukan kader). Semua menyambut cairnya demokrasi," kata Cak Imin.
Meskipun demikian Cak Imin menilai bahwa banyaknya calon di pilpres sebagai dampak dari dihapusnya ambang batas juga tidak baik. Terlalu banyak calon, kata dia membuat pilpres tidak realistis.
"Tapi kita juga punya pengalaman kalau terlampau banyak calon yang ga realistis juga buang-buang," terangnya.
(Z-9)
Menko PM menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, media, dan publik untuk membangun ekosistem jaminan sosial yang kuat.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan pentingnya meningkatkan literasi jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
PFI menyelenggarakan FIFest 2025 sebagai upaya mendorong transformasi sosial berbasis budaya filantropi.
Cak Imin berjanji mengawal realisasi dana itu sampai programnya berjalan. Koordinasi dimaksimalkan agar perintah Prabowo berjalan dengan baik.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Aliansi Forum Multistakeholder dalam acara Filantropi Festival 2025 (FIFest 2025).
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Menurutnya, di era pemilihan langsung saat ini seorang pemimpin eksekutif baik presiden maupun kepala daerah harus sadar terhadap konsekuensi reward and punishment dari publik.
Pengamat sebut Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan kesan bukan sosok ambisius setelah melarang kader Partai Gerindra gembar-gembor soal dua periode.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan jika dalam lima tahun kepemimpinannya tidak ada keberhasilan, ia tidak ingin maju kembali jadi calon presiden pada pemilu 2029.
Dukungan dini dari Parpol kepada Prabowo untuk Pilpres bukan sekadar ekspresi loyalitas, melainkan strategi politik pragmatis untuk mengamankan kursi di kabinet.
Perludem memberikan ide agar dibuat dua klasifikasi Pemilu yaitu Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved