Putusan MK terkait KPK Usut Korupsi di Tubuh Militer Perkuat Pemberantasan Korupsi

Ketua Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Fakultas Hukum (FH) Universitas Mulawarman, Orin Gusta Andini, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer perlu diapresiasi.

“Bagaimanapun, KPK sebagai lembaga yang berwenang berdasarkan UU KPK berhak untuk mengusut korupsi termasuk yang terjadi di sektor manapun, karena justru jika ditangani militer dan korupsi yg terjadi di militer seperti justru jeruk makan jeruk,” ujarnya kepada Media Indonesia pada Sabtu (30/11). 

Orin menjelaskan bahwa seharusnya, tanpa melalui putusan MK tersebut, KPK berwenang mengusut tindak korupsi di tubuh militer namun, adanya keputusan itu diharapkan dapat mempertegas agar tidak terjadi insiden ketidaksepemahaman antara peradilan sipil dan militer.   

Baca juga : KPK Perkuat Koordinasi dengan Militer sebagai Respon Putusan MK

“Seharusnya KPK berwenang mengusut tindak korupsi di militer, kami dari saksi sejak awal sudah pernah menyampaikan menyesali kenapa KPK saat itu harus misalnya harus minta maaf ketika mengusut korupsi Basarnas yang melibatkan anggota militer,” jelasnya. 

Menurut Orin, putusan MK tersebut hanya mengulang sebagai bentuk penegasan. Dikatakan bahwa selama ini, KUHAP juga sudah mengatur tentang penanganan perkara yang terkoneksitas termasuk di dalam UU KPK

“Dengan putusan ini artinya KPK harus lebih percaya diri karena sudah bisa menangani perkara secara gabungan. Ini akan menjadi dasar hukum yang kuat,” tuturnya. 

Baca juga : Putusan MK, KPK berwenang Usut Korupsi Militer Hingga Inkrah

Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang meminta agar KPK berhak mengendalikan kasus korupsi di tubuh institusi militer. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," tukas Ketua MK Suhartoyo dalam sidang yang digelar Jumat (29/11).

Dalam putusan itu, Suhartoyo menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyatakan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

Gugatan ini diketahui dilayangkan oleh seorang advokat Gugum Ridho Putra yang menggugat frasa 'mengkoordinasikan dan mengendalikan' dalam Pasal 42 UU 30/2002 tentang KPK. (DEV/P-2)