Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

Perintah MK untuk Gelar PSU Ulang di Barito Utara Tamparan Keras bagi Bawaslu

Pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, seharusnya semua pihak dapat saling mengingatkan untuk menahan diri dari praktik pembelian suara.

Tanggapi Putusan MK soal UU ITE, Istana: Kebebasan Berpendapat Harus Diiringi Tanggung Jawab

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE

PSU Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Kembali Digugat, KPU Masih Menunggu Putusan MK

Idham menjelaskan apabila permohonan tidak diregistrasi atau tidak diterima dalam Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK).

Butuh Dana Rp1 Triliun untuk Gelar Pencoblosan Ulang

WAKIL Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan dibutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Putusan MK Perintahkan PSU di 25 Daerah, DPR Desak Evaluasi KPU dan Bawaslu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di 25 daerah menjadi sorotan tajam.

Pelaku Parental Abduction Terancam Hukuman Pidana Penculikan Anak, Bagaimana Implementasinya?

ATURAN soal penculikan anak oleh orangtua atau parental abduction sebenarnya sudah jelas ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai tindak pidana penculikan.

Bupati Terpilih Dadang Supriatna Ajak Kompetitornya Bangun Kabupaten Bandung

Berdasarkan visi misi dan rencana aksi yang sudah kami sampaikan pada masa kampanye, insya Allah kita akan melaksanakannya lima tahun yang akan datang

Libatkan Bobby Nasution, Anwar Usman Gunakan Hak Ingkar di Pembacaan Putusan Dismissal Pilkada Sumatera Utara

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, menggunakan hak ingkar untuk tidak ikut dalam sidang putusan dismissal sengketa pilkada Sumatera Utara.

Pelantikan Bertahap Hilangkan Hak Konstitusional Sejumlah Kepala Daerah

Beberapa kepala daerah hasil Pilkada 2020 masih memiliki beberapa bulan untuk menjabat selama 5 tahun.

Menko Yusril: Pemerintah akan Pedomani Putusan MK soal Presidential Threshold

MK menyatakan bahwa presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan konstitusi.

Buka Ruang Diskusi Seluas-luasnya dalam Penyusunan Aturan Pencalonan Pilpres

Oleh karena itu, diskusi publik harus dibuka seluas-luasnya agar apapun yang menjadi harapan tidak meleset ketika dibawa ke DPR.

Wamendagri Tekankan Pentingnya Penguatan Pelembagaan Parpol Usai Putusan MK

Bima menilai, tidak semua parpol memenuhi indeks kelembagaan yang ideal, khususnya dalam hal rekrutmen dan pendanaan.

Ambang batas Dihapus Minimalkan Politik Transaksional

Dia menjelaskan selama menggunakan sistem PT, partai politik yang tak memiliki perolehan suara minimal 20 persen harus membangun koalisi agar bisa memenuhi syarat pencalonan.

Kapabilitas dan Pengalaman Bisa jadi Syarat Capres usai PT Dihapus

Kapabilitas dalam memimpin perlu dipertimbangkan karena sebelumnya MK juga telah mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penghapusan PT Belum Tentu Bikin KIM Plus Bubar

Penghapusan PT juga tidak membuat Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk goyah dan jalan sendiri mengusung calonnnya pada pemilihan presiden mendatang. 

MK Tolak Gugatan Terkait Ormas Dapat Jatah Konsesi Tambang

MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan terkait dengan ormas dapat jatah konsesi tambang.

Ada Peluang Maju di Pilpres 2029 Buntut Penghapusan Presidential Threshold, Cak Imin: Trauma Kalah

Cak Imin mengaku belum berpikir untuk maju dalam Pilpres 2029 meski Mahkamah (MK) telah menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau penghapusan presidential threshold.

Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden untungkan Semua Pihak

Tidak hanya partai politik, tetapi juga masyarakat yang akan memilih dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya

DPR akan Libatkan Masyarakat dalam Bahas UU Pemilu

Adies Kadir memastikan pihaknya akan melibatkan masyarakat dalam merancang revisi ataupun membuat Undang-Undang Pemilu setelah presidential threshold dihapus.

Setia dengan Prabowo, PAN Belum Terpikir Usung Kader Sendiri jadi Capres

Politikus PAN Yandri Susanto menegaskan pihaknya masih setia dengan Prabowo Subianto. Sehingga, belum memikirkan untuk mendorong kadernya.

Board of Peace dan Diplomasi Indonesia

Ramadan dan Kesadaran Ekologis

Ekosistem Digital makin Berbahaya bagi Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia