Berita Terbaru Putusan MK Hari Ini

Dampak Putusan MK, DPR Bahas Perpanjangan Jabatan DPRD secara Komprehensif

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.

DPR sebut Putusan MK Langgar Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah menyalahi aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

DPR Kaji Opsi Pemisahan Pemilu secara Horizontal dan Vertikal

Komisi II DPR selalu mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait pemilu sebagai bagian dari penyempurnaan demokrasi nasional.

Pemilu Nasional dan Lokal Dipisah 2 Tahun, Siapa yang Pimpin Daerah di Masa Transisi?

pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024  berakhir?

Anggota Komisi X DPR: Masih Banyak PR dari Putusan MK terkait Sekolah Gratis

ANGGOTA  Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.

Anggaran Pendidikan Tembus Rp724 Triliun, Prabowo: Tertinggi dalam Sejarah

Presiden menjelaskan bahwa lembaga pendidikan merupakan penentu apakah suatu bangsa akan berhasil atau tidak.

Jalankan Putusan MK, Empat Sekolah jadi Percontohan Program Sekolah Gratis

Kepala Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Wilayah II Jakarta Barat Diding Wahyudin menyebut empat sekolah itu berada di Kecamatan Grogol Petamburan dan Kebon Jeruk.

Soal Pendidikan Gratis Sembilan Tahun, PP Muhammadiyah: Jangan Diskriminatif ke Sekolah Swasta

Haedar berpendapat, implementasi hal tersebut, yakni sekolah swasta gratis bukan hal yang mudah diimplememtasikan di negara besar dengan penduduk lebih dari 281 juta jiwa.

Pramono Percepat Pelaksanaan Sekolah Swasta Gratis Sesuai Putusan MK

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya akan mempercepat pelaksanaan program sekolah swasta gratis yang direncanakan uji coba dalam waktu dekat.

Lembaga Amnesty Internasional Indonesia Minta Pemerintah Segera Realisasikan Sekolah Gratis

Putusan MK ini, merupakan tonggak penting dalam kemajuan hak asasi manusia di Indonesia, utamanya pada sektor pendidikan

Wajib Belajar Gratis, Jangan Hanya Jadi Kebijakan Populis di Atas Kertas

Perlu segera adanya revisi regulasi yang mengatur soal Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar mencakup semua sekolah termasuk sekolah swasta secara menyeluruh. 

Sekolah Gratis 9 Tahun, Pemerintah Cari Skema Pendanaan di Luar APBD

Bima memastikan kebijakan sekolah gratis ini tidak bisa diterapkan tahun ini. Pihaknya juga masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pratikno Koordinasi Pasca Putusan MK soal Wajib Belajar Gratis

Pemerintah harus menyikapi putusan ini secara serius, terutama dari sisi regulasi dan pembiayaan

132 SD dan SMP Swasta di Kota Semarang Sudah Digratiskan

SEKOLAH SD dan SMP swasta gratis sudah dijalankan di Kota Semarang, Jawa Tengah.

BMPS Bali: Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Tepat, asalkan Honor Guru Swasta Terjamin

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewajiban pemerintah menyediakan sekolah negeri dan sekolah swasta gratis harus dibarengi dengan jaminan soal honor guru swasta.

Komisi X DPR RI Komitmen Kawal Implementasi Putusan MK Soal Pendidikan Gratis

PUTUSAN MK mendorong pembiayaan sekolah dasar dan menengah secara gratis, termasuk di sekolah swasta, namun Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti kemampuan anggaran negara

Soal Putusan MK, Pemprov DKI Sebut Jakarta Bisa Jadi Pionir SD dan SMP Gratis, Tapi.....

Dalam Amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK meminta pemerintah dan pemerintah daerah menggratiskan pendidikan jenjang SD dan SMP, termasuk di sekolah swasta. 

Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis Fokusnya untuk Berikan Layanan Pendidikan tanpa Diskriminasi

Ubaid juga menegaskan bahwa putusan ini tidak bisa hanya dialamatkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tapi kepada Presiden selaku Kepala Negara.  

Putusan MK Tentang SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Bakal Dimasukkan ke Revisi UU Sisdiknas

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan SD-SMP negeri, termasuk swasta, tanpa dipungut biaya atau gratis akan dimasukkan ke UU Sisdiknas.

Komisi X DPR RI: Pemerintah Harus Melaksanakan Perintah MK untuk Gratiskan SD dan SMP Swasta

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus segera laksanakan menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.

Board of Peace dan Diplomasi Indonesia

Ramadan dan Kesadaran Ekologis

Ekosistem Digital makin Berbahaya bagi Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia