Ketidakhadiran di Paripurna Bentuk 'Boikot' Anggota DPR

Minimnya anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna pengesahan Revisi UU Pilkada yang berakibat tidak korumnya sidang, menjadi bukti penolakan yang dilakukan wakil rakyat secara personal. Alhasil sidang paripurna pun ditunda dan akan dilakukan kembali rapat pimpinan DPR.

"Kami saling percaya bahwa masih ada teman-teman anggota dewan yang masih punya nurani, hatinya tidak beku dan tahu hal ini tidak benar," ucap anggota DPR Fraksi PKB Luqman Hakim, hari ini.

Sebagai anggota DPR Luqman memutuskan tidak hadir pada Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini dengan agenda pengambilan keputusan untuk mengesahkan RUU Pilkada. Sikap yang sama juga dilakukan oleh sebagian besar rekan sejawatnya.

Baca juga : Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri

Ia membantah jika sikap ini sudah dikonsolidasikan sebelumnya. "Tidak asa konsolidasi. Di grup tidak ada yang bicara soal situasi ini semuanya diam."

"Tidak hadirnya saya di rapat paripurna, bukanlah masalah teknis. Tetapi manifestasi dari sikap saya yang menolak pembahasan dan pengesahan revisi UU Pilkada dengan cara kilat, tanpa ruang partisipasi publik, kontra-demokrasi dan melawan konstitusi dengan mengabaikan substansi Putusan MK," tegasnya.

Saya memilih berada di posisi sejarah bersama kawan-kawan mahasiswa, teman-teman jurnalis, para akademisi, individu dan organisasi pegiat demokrasi dan seluruh rakyat Indonesia yang hari ini bersikap dan bergerak melawan rekayasa penguasa untuk membegal konstitusi demi melanggengkan kekuasaan. (Sru/P-2)