Megawati : Yang Sudah Mau Selesai, ya Sudahlah

Prabowo Minta Dikritik, Pengamat: Ingin Beda dari Jokowi

PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.

Tom Lembong Ungkit Kebijakan Impor Gula telah Disetujui Jokowi dan Lintas Kementerian

Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.

Sinyal Jokowi Gabung PSI, Golkar Sebut Punya Kalkulasi Politik Sebelum Menentukan

SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.

Gaya Diplomasi Personal Prabowo Dapat Perkuat Indonesia di Tingkat Global

PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Tim Hukum PDIP Sebut Hasto Ditarget Harus Masuk Penjara

TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara

Hasto Harus Buka Video Skandal Elite Politik Agar Tak Ada Politik Sandera

Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.

Sidang MK Bacakan Putusan 15 Perkara Pengujian Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap 15 perkara pengujian undang-undang.

Sengketa Tapal Batas Kampung Sidrap, Kemendagri Masih Tunggu Laporan

Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU Hormati Putusan MK soal Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada

Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.

Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada, DPR Harap Bawaslu Profesional

Putusan MK Nomor 104/PUU-XXIII/2025 selanjutnya akan dibahas lebih lanjut. Ia mengatakan perlu regulasi yang detail untuk menjalankan putusan MK tersebut. 

Respons Putusan MK Soal tak Ada Perbedaan Rezim Pemilu dan Pilkada, Pakar: Pilkada harus Dipilih Langsung

Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.

Wamendagri: RUU Pemilu Jangan Didominasi Kepentingan Partisan

Semua pihak harus berhati-hati dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.135 tahun 2024 terkait pemisahan pemilu nasional dan lokal.

Islam dan Konfusianisme untuk Tatanan Global yang Lebih Adil?

Mewaspadai Dampak Game Online di Kalangan Pelajar

Ilusi Anggaran Pendidikan 20%

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia