Megawati : Yang Sudah Mau Selesai, ya Sudahlah

Sidang Gugatan Ijazah Jokowi: Wartawan dan Akademisi Ungkap Kejanggalan di Lapangan

MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.

Pakar Hukum Soroti Keanehan Arsip Ijazah Jokowi di UGM dan KPU Solo

Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.

Prabowo Minta Dikritik, Pengamat: Ingin Beda dari Jokowi

PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.

Tom Lembong Ungkit Kebijakan Impor Gula telah Disetujui Jokowi dan Lintas Kementerian

Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.

Sinyal Jokowi Gabung PSI, Golkar Sebut Punya Kalkulasi Politik Sebelum Menentukan

SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.

Gaya Diplomasi Personal Prabowo Dapat Perkuat Indonesia di Tingkat Global

PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

MK Putus 39 Perkara Pengujian Undang-Undang

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.

Ikatan Wartawan Hukum Apresiasi Putusan MK soal UU Tipikor

IKATAN Wartawan Hukum (Iwakum) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Aturan TNI-Polri Aktif Bisa Pimpin KPK Digugat ke MK, Dinilai Ancam Independensi

Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.

Pakar Ingatkan DPR: Parliamentary Threshold Jangan Jadi Instrumen Kepentingan Partai Besar

Pembentuk undang-undang tetap wajib tunduk pada rambu-rambu konstitusional yang telah ditegaskan MK.

Hentikan Jutaan Suara Terbuang, Pakar Usulkan Penghapusan Parliamentary Threshold

Menurut Titi, menaikkan atau menurunkan ambang batas bukan hanya tidak rasional, tetapi juga berpotensi memperdalam ketidakadilan representasi politik.

IDI Nilai Keputusan MK Perihal Peran Konsil dan Kolegium Multitafsir

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan belum cukup tegas sehingga multitafsir.

Memilih Resep Al-Qur'an: Menghadirkan Wahyu sebagai Penawar Bukan Beban

Guru Non-ASN dan Beban Tanggung Jawab Negara yang Terbelah

Idiotes Vs Polites: Ironi Kecakapan Politik Kita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia