Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH organisasi mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia mulai menyalakan sinyal peringatan darurat seiring langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati RUU Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka mengunggah foto bergambar Garuda Indonesia di akun media sosialnya. Dengan latar belakang warna biru, tepat di atas lambang negara tersebut tampak tertulis kalimat “Peringatan Darurat”.
Salah satunya pasa instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). "#KawalPutusanMK," demikian tulisan tagar dalam akun Instagram BEM UI, @bemui_official, Rabu (21/8).
Baca juga : Masyarakat Sipil Akan Boikot Pilkada 2024 jika Putusan MK Dikebiri
Hal yang sama juga dilakukan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Di akun instagram @bem.uny, mahasiswa meminta masyarakat mengawal putusan MK.
“#RIPKONSTITUSI #kawalputusanmk.”
Aliansi BEM seluruh Indonesia (BEM SI) nuga menyuarakan hal serupa. Pada akun @bem_si. Mereka juga mengunggah gambar bertuliskan MEREKA ITU BUSUK, #kawalputusanmk
Dalam rapat Baleg DPR RI hari ini menyepakati sejumlah aturan baru dalam RUU Pilkada. Baleg secara gamblang menganulir putusan MK mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah dan batas usia kepala daerah. RUU Pilkada ini rencananya akan disahkan dalam rapat paripurna yang digelar besok, Kamis (22/8).
"Berdasarkan keputusan Bamus juga bahwa RUU ini akan disahkan dalam rapur (rapat paripurna) terdekat. Paripurna terdekat itu berdasarkan jadwal kalau enggak salah Insyaallah besok, nanti akan disahkan di Paripurna RUU ini," kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (P-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Pemerintah juga menolak anggapan bahwa penetapan status bencana rawan dipolitisasi karena belum adanya Peraturan Presiden (Perpres).
Pakar Hukum UI Titi Anggraini menilai gugatan larangan keluarga Presiden maju Pilpres di MK penting demi menjaga keadilan kompetisi dan mencegah nepotisme.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Pengemudi ojol dan lembaga hukum menggugat ketentuan UU Perlindungan Konsumen dan UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi terkait praktik hangusnya kuota internet prabayar tanpa kompensasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Peringatan darurat yang mencakup evakuasi baru saja dikirimkan ke jutaan ponsel di Los Angeles, menyebabkan kebingungan besar di wilayah tersebut.
Akun instagram ICW diberhentikan atau di-suspend oleh META. Akun itu disebut membersamai masyarakat dalam aksi demontrasi "Peringatan Darurat."
MENYIKAPI beberapa larangan tentang penunjukan visual ‘Peringatan Darurat -Garuda Biru’ oleh penyelenggara festival maupun pertunjukan musik, vokalis dan gitaris The Adams, Saleh Husen
BELUM lama ini jagat media sosial diramaikan dengan simbol garuda berlatar belakang biru dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’ di bagian atas, simbol itu hadir atas keresahan masyarakat
BEBERAPA waktu lalu para musisi turut merespons dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada dan revisi PKPU
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved