Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BEBERAPA waktu lalu para musisi turut merespons dengan situasi yang terjadi di Indonesia. Hal itu berkaitan dengan tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada dan revisi PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum). Pada Kamis dan Jumat, 22–23 Agustus 2024 banyak elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI MPR RI dan KPU RI.
Aksi tersebut pun membuahkan hasil, revisi UU Pilkada dibatalkan dan DPR mengesahkan revisi PKPU terkait pilkada.
Dalam medio tersebut, sejumlah suara pun turut didengungkan oleh para musisi dari atas panggung. Banyak di antaranya yang memasang visual Garuda biru dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’.
Baca juga : Resmi, KPU Terbitkan PKPU Berdasar Putusan MK
Namun, sempat ada kabar pelarangan penggunaan visual tersebut di salah satu festival yang berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat - Minggu, 23 - 25 Agustus 2024.
Salah satunya adalah grup band Goodnight Electric. Media Indonesia mencoba mengonfirmasi salah satu kru FOH Goodnight Electric yang bertugas ketika itu. Saat itu, Goodnight Electric main pada Jumat (23/8) malam. Atau bertepatan pada hari yang sama ketika aksi unjuk rasa berlangsung di depan gedung KPU RI dan DPR RI MPR RI.
Sebelum Goodnight Electric, di antaranya Danilla dan Reality Club telah tampil lebih dulu. Keduanya sama-sama menggunakan visual ‘Peringatan Darurat’.
Baca juga : Perubahan PKPU tak Hapus Dosa DPR
“Goodnight Electric main malam. Betmen (vokalis dan synthesizer Goodnight Electric, Henry Foundation) minta gue ingetin VJ untuk pasang (visual ‘Peringatan Darurat’). Lalu roadman, manager, dan lain-lain bilang enggak boleh, udah di-warning. Tapi gue sama Betmen cuek gas aja lalu semua juga oke,” cerita salah satu kru FOH Goodnight Electric kepada Media Indonesia, Selasa, (27/8).
“Kebetulan VJ-nya Goodnight Electric itu inhouse di festival tersebut. Jadi dia kerja internal. Nah dia udah diingetin oleh para stage manager untuk jangan pasang. Jadi akhirnya hanya pasang visual buatan Goodnight Electric, background biru tulisannya “FAKE”,” lanjutnya.
Ketika Media Indonesia bertanya lebih lanjut apakah ada larangan tertulis, sang kru memberikan tangkapan layar pesan berbunyi: “guys. setelah diskusi. kami hanya berharap tidak ada SARA, kampanye politik (promosi atau menyerang figur tertentu) dan seruan boikot. Tapi mengangkat issue kemanusiaan dan visual darurat diperbolehkan ya.”
Sang kru pun menjelaskan, di pesan tersebut memang diperbolehkan untuk mengampanyekan visual ‘Peringatan Darurat’ tapi ketika di lokasi, ia menyebut situasinya berbeda.
“Di situ sih tulisannya diperbolehkan, tapi pas di FOH tidak boleh. Meskipun semua yang kerja internal pada gas-gas aja mendukung,” tambahnya. (M-4)
Pelajari kepanjangan SARA dan pengertiannya secara sederhana. SARA adalah Suku, Agama, Ras, Antargolongan. Hindari konflik dengan toleransi. Baca sekarang!
Pahami SARA: arti, jenis, dan pengaruhnya di masyarakat. Pelajari dampak SARA dan cara menjaga harmoni sosial dalam artikel ini!
Untuk diketahui, saat ini, Pilkada 2024, sudah memasuki tahapan tanggapan masyarakat. Setelah KPU mengumumkan para bakal pasangan calon memenuhi syarat administrasi.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia disoroti setelah menyinggung sosok "Raja Jawa" saat berpidato di Munas Golkar beberapa waktu lalu.
ormas dilarang memasang spanduk, baliho, banner dan sejenisnya yang menimbulkan potensi konflik sosial
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ida menegaskan, pengeluaran tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakilnya.
KIP Pusat memutuskan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi terbuka setelah mengabulkan sengketa informasi yang dimohonkan Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved