Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KETUA Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia disoroti setelah menyinggung sosok "Raja Jawa" saat berpidato pemaparan visi dan misinya pada Musyawarah Nasional XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/8). Bahlil meminta agar jangan bermain-main dengan sosok itu jika tidak mau celaka.
Koordinator im Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Perekat Nusantara Petrus Selestinus menyebut pernyataan tersebut sudah berdampak menimbulkan sentimen suku, ras, agama dan antar golongan (sara) di sejumlah daerah terlebih-lebih menjelang Pilkada 2024.
“Pernyataan Bahlil soal Raja Jawa harus diwaspadai, karena mulai muncul reaksi publik yang mengarah kepada sentimen sara,” ujar Petrus, Kamis (29/8).
Baca juga : Bahlil Hargai Airin Diusung PDIP Maju di Pilgub Banten
“Namun siapa sosok Raja Jawa yang dimaksud Bahlil, sebagian orang menafisirkan Raja Jawa dimaksud itu adalah Presiden Jokowi, karena Raja Jawa yang sesungguhnya adalah Sultan Hamengku Buono X tidaklah membahayakan siapa-siapa,” tambahnya.
Petrus menegaskan bahwa Bahlil melontarkan pernyataan liar, tidak penting, dan di luar konteks soal Raja Jawa, dalam pidato perdananya di Munas Golkar 21 dinilai sebagai sikap seseorang penjilat, atau mengkultus individukan si Raja Jawa.
Pernyataan Bahlil soal Raja Jawa, kata Petrus, tidak hanya merugikan Partai Golkar, tetapi juga merugikan masyarakat luas, terlebih menjelang Pilkada serentak secara nasional.
Baca juga : Keterpilihan Bahlil Dianggap Regenerasi Kepemimpinan Muda di Partai Golkar
Hal itu lantaran dapat menganggu kohesivitas sosial masyarakat yang majemuk dari Sabang sampai Merauke.
“Ini pernyataan yang benar-benar liar karena hanya bermakna sebagai upaya seseorang yang sedang mencari muka dan menjilat pada atasannya,” ujarnya.
“Bahkan Bahlil Lahadalia seolah-olah merepresentasikan dirinya sebagai orangnya si Raja Jawa, dan pesannya adalah jangan coba-coba bermain-main dengan si "Raja Jawa" dan jangan coba-coba juga bermain-main dengan Bahlil,” tandasnya. (P-5)
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved