Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KPK menerima laporan PPATK terkait adanya transaksi mencurigakan yang dilakukan pejabat di Indonesia
Ivan sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pemberantasan PPATK sejak Agustus 2020.
Sebelumnya, PPATK mencatat temuan rekening jumbo dari transaksi keuangan sindikat narkoba sebesar Rp120 triliun pada 2016-2020.
Dari laporan yang sudah masuk, Supardi menyebut telah ada yang naik ke penyelidikan. Namun, ia enggan membeberkan kasus-kasus tersebut.
PPATK menyimpulkan bahwa sumbangan Rp2 triliun untuk penanganan Covid-19 di Sumatera Selatan (Sumsel) adalah bodong atau fiktif.
BPK mengingatkan predikat tersebut tidak menjadi jaminan bisa diperoleh di tahun berikutnya.
Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, mengapresiasi putusan MK, yang membuat penegakan hukum dalam perkara tindak pidana asal dan TPPU dapat bersifat multi-investigator.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta aparat penegak hukum untuk mengungkap temuan PPATK, terkait 82 temuan penyimpangan APBD dan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat.
Filosofi dari UU TPPU yaitu penerapan prinsip mengenali pengguna jasa. Setiap penyedia dan pengguna jasa harus memahami prinsip tersebut.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae berharap industri BPR-BPRS di Indonesia dapat terus menjadi mitra Pemerintah.
Pemerintah tidak bisa mengukur tingkat efektivitas pemberantasan korupsi secara internal tanpa melihat standar internasional.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemeriksaan sistemik kasus mafia tanah yang merugikan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp244 miliar
Penyidik tidak pernah meminta PPATK untuk membekukan rekening tersebut. Pasalnya, pembukaan kembali rekening FPI yang terblokir merupakan wewenang PPATK.
Menurut PPATK, ketika kepemilikan dana pelaku korupsi tidak disentuh sebagai tindak kejahatan, maka pemberantasan kejahatan ekonomi sulit diatasi.
Dian Ediana Rae mengungkapkan, pihaknya tengah menelurusi aliran dana Rp244 miliar milik Pertamina yang raib akibat dugaan praktik mafia tanah.
"PPATK serahkan tindak lanjut dari RUU ini kepada pihak Pemerintah dan DPR. Harapan PPATK tentu RUU ini dapat segera dibahas dan disahkan menjadi UU," ujar Ketua PPATK Dian Ediana Rae
Menurutnya, pembatasan uang kartal diperlukan agar tindak kejahatan ekonomi seperti narkoba, korupsi maupun pendanaan terorisme dapat dicegah lebih dini d
Gelar perkara itu diikuti oleh penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri.
Menurut Ketua PPATK, Dian Ediana Rae, beberapa rekening diblokir karena terdapat dugaan perbuatan melanggar hukum.
Good Corporate Governance (GCG) Pertamina melalui kerja sama dengan lembaga penegak hukum akan meningkatkan kepercayaan publik dan daya saing.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved