POLRI melakukan gelar perkara pada hari ini untuk menentukan kelanjutan perkara terkait aliran dana yang ada rekening FPI. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan 92 rekening FPI dan afiliasinya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan 92 rekening itu terdiri dari pengurus pusat FPI, pengurus daerah, dan beberapa individu yang terkait dengan kegiatan FPI. Hasil analisis PPATK itu akan ditindaklanjuti dan melihat ada tidaknya tindak pidana pada rekening itu.
"Hasil analisis PPATK menjadi masukan dari Bareskrim Polri dan Bareskrim Polri akan tindak lanjuti ada atau tidaknya tindak pidana yang berhubungan dengan aliran dana yang ada pada organisasi FPI," kata Rusdi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (2/12).
Rusdi mengatakan gelar perkara itu diikuti oleh penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. "Mengapa Densus 88 dilibatkan? Polri ingin melihat segala kemungkinan yang dikaitkan dengan transaksi dari rekening organisasi FPI," kata Rusdi.
Rusdi mengatakan 92 rekening FPI dan afiliasinya itu tersebar di 18 bank yang ada di Indonesia. Namun, ia tak merinci jumlah uang yang ada dalam rekening itu. "Itu tidak bisa kami ekspose," kata Rusdi.
Sebelumnya, Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah menghentikan sementara transaksi terhadap 92 rekening FPI dan afiliasinya. Dian mengatakan penghentian transaksi dilakukan guna memberikan waktu yang cukup bagi PPATK untuk melakukan analisis dan pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut setelah FPI ditetapkan sebagai organisasi terlarang.
Lebih lanjut, Dian menyampaikan hasil analisis dan hasil pemeriksaan atas rekening-rekening tersebut telah disampaikan kepada penyidik Polri untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. "Berdasarkan hasil koordinasi dengan penyidik Polri, diketahui ada beberapa rekening yang akan ditindaklanjuti penyidik Polri dengan proses pemblokiran karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum," ujarnya. (OL-14)
