Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DALAM setiap kesempatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus mengimbau berbagai pihak termasuk perbankan untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Tak hanya itu, PPATK juga meminta pihak perbankan termasuk bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) untuk ikut memberantas pendanaan terorisme dan tindak pidana lainnya.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Dian Ediana Rae berharap industri BPR-BPRS di Indonesia dapat terus menjadi mitra Pemerintah.
“Semoga industri BPR dan BPRS terus menjadi mitra strategis Pemerintah di dalam mensejahterakan rakyat dan juga di dalam upaya kita untuk melakukan pencegahan, pemberantasan, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan tindak pidana lain,” kata Dian video ucapan selamat Hari BPR-BPRS Nasional yang diterima Perbarindo, Jumat (28/5/2021).
Peran BPR-BPRS yang telah ikut mendorong perekonomian rakyat melalui pembiayaan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih dibutuhkan. Apalagi kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, Dian berharap BPR-BPRS terus memberikan manfaatnya kepada masyarakat demi terciptanya ekonomi Indonesia yang lebih baik.
Baca juga : OJK Apresiasi Kinerja BPR-BPRS yang Tetap Terjaga Selama Pandemi
“Semoga bank perkreditan rakyat terus memberikan manfaat, berkarya, dan hadir di tengah masyarakat untuk terwujudnya ekonomi kerakyatan sehingga ekonomi rakyat Indonesia akan menjadi semakin baik,” imbuh Dian.
PPATK sendiri adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang dandan kontra pendanaan terorisme di Indonesia.
Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana asal (predicate crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan mana pun. (RO/OL-7)
Munarman mengklaim pemerintah dapat berlaku seenaknya dalam memblokir rekening seseorang.
Kepala PPATK menyebut aset tersebut disimpan atas nama orang lain. Nilai aset tersebut juga disebut berpotensi bertambah.
Modusnya adalah menggunakan voucher yang diterbitkan oleh perusahaan exchanger, transfer dana ke perusahaan penjual robot trading hingga penyamaran dana
"Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,"
Reza diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan investasi berbentuk robot trading Net89
ISTRI pelaku penembakan kantor MUI mengaku uang yang ada di rekening suaminya bersumber dari kririman sang anak yang bekerja di luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved