PPATK Sebut Cetak Sejarah Baru, Berhasil Tekan Transaksi Judi Online

PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan capaian krusial pada 2025 dalam pemberantasan ekosistem keuangan ilegal dengan berhasil menekan transaksi judi online.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan efektivitas penindakan terhadap aliran dana judi online merupakan hasil dari percepatan tindak lanjut hasil analisis dan rekomendasi yang diberikan lembaganya kepada kementerian serta aparat penegak hukum terkait.

“Tahun 2025 adalah sejarah baru. Ini untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan transaksi terkait dengan judi online,” ujar Ivan saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca juga : Polisi Sita Rp5 Miliar dari DPO Judi Online Pegawai Kementerian Komdigi

Ivan menyampaikan keberhasilan menekan transaksi ilegal tersebut berjalan beriringan dengan lonjakan kewaspadaan sektor jasa keuangan. Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.

Intensitas pengawasan ini tecermin dari frekuensi laporan yang masuk ke meja PPATK. "Saat ini PPATK menerima 21.861 laporan per jam pada hari kerja. Angka ini meningkat dari tahun 2024 yang sebanyak 17.825 laporan per jam," papar Ivan.

Selain judi daring, PPATK memperkuat peran dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta pendanaan terorisme. Total perputaran dana yang dianalisis sepanjang 2025 mencapai angka fantastis, yakni Rp2.085 triliun, atau melonjak 42% dari tahun sebelumnya.

Dari hasil analisis tersebut, PPATK telah menyerahkan 994 hasil analisis, 17 hasil pemeriksaan, dan 529 informasi kepada penyidik serta kementerian terkait. Langkah ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga diklaim berkontribusi langsung pada optimalisasi penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Ivan memastikan PPATK akan terus berkomitmen mendukung rencana kerja pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dari ancaman kejahatan lintas negara. “PPATK selalu berkomitmen mengelola APBN secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien demi mencapai target kinerja yang ditetapkan,” pungkasnya. (H-2)