Diplomasi Simbolik dan Ilusi Peran Moral Indonesia

PIAGAM Board of Peace (BoP), dokumen yang menegaskan arah organisasi tersebut ternyata penuh celah hukum dan jebakan politik. Nama Gaza dan Palestina bahkan tidak tercantum, sementara struktur kekuasaan tampak otoriter dan bias. Pidato Benjamin Netanyahu di atas kembali terngiang.

Apakah Indonesia benar-benar memperjuangkan perdamaian atau justru terjebak dalam skema yang bisa mengubur aspirasi kemerdekaan Palestina?

Secara resmi, BoP melibatkan berbagai negara dari Argentina, Kamboja, Mesir, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Vietnam, hingga Israel dan Indonesia.

Baca juga : Pakar UGM: Board of Peace  Dirancang tidak untuk Memperjuangkan Rakyat Palestina

Sejauh ini, Cina dan Rusia belum bergabung. Sementara itu, beberapa sekutu AS, seperti Spanyol, Inggris, Kanada, dan Prancis, enggan berpartisipasi karena tidak sejalan dengan visi misi mereka.

Salah satu kontroversi pembentukan BoP adalah dokumen piagam pendiriannya. Banyak yang mengira, kata gaza dan/atau palestina akan menjadi poin penting. Sebab, mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 menekankan hal itu dalam persetujuannya terkait pembentukan Dewan Perdamaian atas usulan AS.

Nyatanya, Trump membuat Dewan Perdamaian versinya sendiri. Seperti dikutip dari Time of Israel, piagam yang terdiri dari 11 halaman, 8 bab, dan 13 pasal, itu sama sekali tidak menyebut Gaza maupun Palestina. Dengan begitu, secara tidak langsung ia melepaskan diri dari kewajiban moral penyelesaian akar konflik di sana.

Baca juga : Board of Peace Dinilai Opsi Realistis bagi Indonesia

Struktur kekuasaan yang tertulis dalam Piagam BoP menyerupai korporasi. Trump ditetapkan sebagai Chairman dengan kekuasaan mutlak; masa jabatannya tanpa batas; punya hak veto penuh serta kendali atas keanggotaan, agenda, dan seluruh komite eksekutif. Kenyataan itu bertolak belakang dengan semangat multilateralisme PBB maupun Konferensi Asia Afrika 1955.

Prinsip Bebas Aktif, yang dicetuskan Mohammad Hatta, sering disalahartikan sebagai netral. Padahal, bebas berarti tidak terikat blok kekuatan yang bertentangan dari kepentingan nasional dan perdamaian dunia.

“Aktif berarti memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya,” ujar Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Yayan GH Mulyana.

Pengamat Timur Tengah dan dosen Hubungan Internasional, Dina Sulaeman, tidak yakin dana belasan triliun itu akan dimanfaatkan untuk Gaza. Apalagi, tak ada penyebutan eksplisit nama Gaza dan/atau Palestina dalam piagam BoP, yang turut ditandatangani oleh Indonesia.

“Apakah dana 17 T itu untuk rekonstruksi Gaza? Ya, belum tentu. Kan ini untuk keanggotaan BoP. Di Piagam BoP, Gaza tidak disebut dan BoP Trump ini dinyatakan untuk membangun perdamaian secara umum. Jadi, belum tentu untuk Gaza,” ujarnya.

BoP juga tidak bisa dilepaskan dari upaya AS memperluas Abraham Accords, yang ingin menormalisasi hubungan negara-negara Arab dan Israel. Dengan bergabungnya Indonesia ke dalam lingkaran yang sama dengan UEA, Bahrain, dan Maroko, Indonesia terseret ke blok normalisasi itu, sementara Palestina tetap tidak diakui.

Bergabung BoP

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional kerap dipahami sebagai manifestasi politik luar negeri bebas aktif dan komitmen moral terhadap perdamaian dunia. Namun, tidak semua forum internasional memiliki struktur, orientasi, dan mekanisme setara dalam memperjuangkan keadilan global. Di sinilah pentingnya kewaspadaan intelektual agar diplomasi tidak berhenti pada simbol tetapi memiliki daya ubah nyata.

Belakangan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP memunculkan diskursus serius di kalangan diplomat senior, akademisi hubungan internasional, dan tokoh masyarakat sipil. Kritik tersebut bukan muncul dari sikap apriori, melainkan dari kekhawatiran mendasar: apakah forum ini benar-benar menjadi instrumen perdamaian, atau justru arena legitimasi kebijakan sepihak negara adidaya?

Struktur Menentukan Substansi

Dalam studi hubungan internasional, keadilan suatu forum tidak ditentukan narasi yang diusung, melainkan struktur kekuasaan yang mengaturnya. Forum yang dikontrol secara dominan oleh satu kekuatan besar —terutama ketika memiliki rekam jejak keberpihakan yang jelas—menyulitkan negara lain untuk memengaruhi agenda secara substansial.

Pengalaman panjang dunia internasional dalam isu Palestina menunjukkan satu pola berulang: ketimpangan struktur menghasilkan kebuntuan moral. Bahkan PBB dengan legitimasi multilateral dan mekanisme formalnya sering gagal bertindak efektif akibat veto politik. Maka wajar jika muncul pertanyaan kritis: bagaimana mungkin forum yang lebih eksklusif dan lebih terkonsentrasi kekuasaannya diharapkan mampu menghadirkan keadilan?

Bahaya Diplomasi Simbolik

Diplomasi simbolik adalah kondisi ketika kehadiran negara dalam forum global lebih berfungsi sebagai penanda moral, bukan sebagai alat pengaruh nyata. Dalam situasi seperti ini, keikutsertaan justru berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan.

Indonesia dengan reputasi historisnya sebagai pendukung Palestina dan penentang kolonialisme memiliki modal moral yang besar. Namun, modal moral tanpa posisi tawar struktural berpotensi direduksi menjadi ornamen legitimasi —hadir, terdengar, tetapi tidak menentukan.

Peran Tokoh Agama dan Ormas

Patut menjadi refleksi bersama adalah sikap sebagian tokoh agama dan organisasi masyarakat yang cenderung mendukung keterlibatan Indonesia tanpa pembacaan kritis terhadap konteks geopolitiknya. Niat baik tentu tidak diragukan. Namun, dalam politik global, niat baik tidak selalu berbanding lurus dengan hasil yang adil.

Dialog antaragama dan kerja sama lintas iman adalah nilai luhur. Akan tetapi, dialog yang dilepaskan dari konteks ketidakadilan struktural justru berisiko menjadi kosmetik moral. Perdamaian sejati tidak lahir dari pertemuan simbolik, melainkan dari keberanian menantang ketimpangan kekuasaan.

Belajar Pengalaman Global

Banyak forum internasional secara retoris mengusung perdamaian, tetapi dalam praktiknya menjadi sarana normalisasi konflik yang timpang. Kehadiran negara-negara Muslim atau tokoh agama dalam forum semacam ini seringkali digunakan sebagai bukti inklusivitas, sementara kebijakan di lapangan tetap tidak berubah.

Di titik inilah diperlukan kejernihan sikap. Diplomasi Indonesia seharusnya tidak terjebak pada logika asal hadir atau asal diterima, melainkan berpijak pada evaluasi kritis: apakah keikutsertaan tersebut memperkuat perjuangan keadilan atau justru melemahkannya secara simbolik?

Menjaga Konstitusi Nurani Bangsa

Konstitusi Indonesia dengan tegas menolak penjajahan dalam segala bentuknya. Prinsip ini bukan sekadar slogan, melainkan mandat moral dan politik. Oleh karena itu, setiap langkah diplomasi perlu diuji bukan hanya dari sisi niat, tetapi dari dampak objektifnya terhadap perjuangan anti-kolonialisme.

Kehati-hatian bukan berarti menarik diri dari dunia internasional. Justru sebaliknya, kehati-hatian adalah bentuk kedewasaan diplomasi. Indonesia tetap dapat berperan aktif, tetapi dengan memastikan bahwa kehadirannya tidak digunakan untuk membenarkan ketidakadilan yang sedang berlangsung.

Penutup/Khulasoh

Dalam politik global, simbol tanpa substansi adalah ilusi. Indonesia terlalu berharga untuk sekadar menjadi figuran moral dalam panggung yang skenarionya ditulis pihak lain. Yang dibutuhkan hari ini bukan diplomasi yang asal bapak senang, melainkan diplomasi yang berakar pada keberanian intelektual, kejernihan etik, dan kesetiaan pada  amanat konstitusi.

Tokoh agama, ormas, dan masyarakat sipil memiliki peran strategis untuk menjaga kewaspadaan kolektif ini. Sebab dalam sejarah, banyak ketidakadilan besar justru dilegitimasi bukan oleh niat jahat, melainkan oleh kelengahan orang-orang baik.