Indonesia Gabung Board of Peace, Pengamat Ingatkan Risiko Hegemoni dan Dominasi AS-Israel

LANGKAH Indonesia bergabung sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) dinilai sebagai pisau bermata dua bagi diplomasi nasional. Meski membuka peluang strategis, keanggotaan ini menghadirkan risiko geopolitik yang signifikan, terutama terkait dominasi aktor-aktor besar dalam aliansi tersebut.

Hal itu mengemuka dalam webinar nasional bertajuk “Di Balik Narasi Perdamaian: Apa Makna Board of Peace bagi Posisi Geopolitik Indonesia?” yang diselenggarakan oleh lembaga think tank Global Insight Forum (GIF), Jumat (13/2/2026).

Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, mengungkapkan bahwa partisipasi Indonesia di BoP membawa mandat besar untuk memperjuangkan isu Palestina. Namun, ia mewanti-wanti adanya pengaruh kuat Amerika Serikat dan Israel di struktur awal aliansi.

Baca juga : Prabowo Dipastikan Hadiri KTT Perdana Dewan Perdamaian Gaza

“Indonesia memiliki peluang memperjuangkan diplomasi kritis dari dalam. Tetapi kita juga harus realistis melihat konfigurasi kekuasaan yang ada. Jika kepentingan nasional diabaikan, Indonesia memiliki legitimasi untuk mengambil sikap tegas,” ujar Teuku Rezasyah.

Peneliti Senior GIF, Chandra Purnama, menambahkan bahwa struktur BoP yang cenderung selektif dapat mengancam prinsip hukum internasional dan menggesernya ke arah dominasi kekuasaan. Sebagai middle power, Indonesia didorong untuk tidak larut dalam hegemoni kekuatan tertentu.

"Indonesia harus memperkuat otonomi strategis dan memimpin konsolidasi Global South (negara-negara berkembang di belahan selatan) agar norma multilateralisme tidak tergerus," kata Chandra.

Baca juga : Netanyahu Keberatan Dewan Eksekutif Gaza, AS: Ini Pertunjukan Kami

Sementara itu, pakar hubungan internasional Faisal Nurdin Idris menilai langkah Indonesia bersifat pragmatis untuk mengamankan posisi di tengah dinamika global. Ia menyoroti rencana pengiriman pasukan perdamaian yang dapat meningkatkan profil Indonesia di mata dunia.

"Namun, partisipasi ini harus dibarengi pengawasan ketat dan kalkulasi risiko yang matang agar kita tidak sekadar mengikuti arus kekuatan besar," tegas Faisal.

Dari sisi persepsi global, Peneliti Kebijakan Internasional Innayathul Fitrie memaparkan bahwa langkah RI dipandang beragam oleh dunia. Sebagian media menganggapnya sebagai perjudian diplomatik yang berisiko merusak reputasi jika tidak dikelola dengan hati-hati. Sementara sebagian lain melihatnya sebagai peluang memperluas pengaruh.

“Publik internasional akan menagih konsistensi Indonesia, terutama terkait dukungan nyata terhadap Palestina melalui badan ini,” tutur Innayathul. (H-3)