Kamis 07 Oktober 2021, 17:36 WIB

Polri dan PPATK Selidiki Transaksi Rp120 Triliun dalam Kasus Narkoba

Hilda Julaika | Politik dan Hukum
Polri dan PPATK Selidiki Transaksi Rp120 Triliun dalam Kasus Narkoba

MI/Moh Irfan
Ilustrasi barang bukti kasus narkoba yang ditunjukkan Polri dalam konferensi pers.

 

BARESKRIM Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penyelidikan bersama untuk mendalami dugaan transaksi kejahatan narkoba yang mencapai Rp120 triliun.

"Tentunya investigasi bersama antara Polri dan PPATK terkait dengan temuan PPATK tersebut," jelas Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono kepada wartawan, Kamis (7/10).

Dia mengatakan bahwa penyidik Polri tengah menjalin koordinasi dengan PPATK. Dalam hal ini, untuk mengungkap pelanggaran hukum yang melibatkan sindikat narkoba tersebut. "Tentunya hasilnya kita tunggu saja perkembangan koordinasi dan investigasi bersama," imbuhnya.

Baca juga: PPATK: 4.093 Laporan Keuangan Diduga Terkait Terorisme

Sebelumnya, PPATK mencatat temuan rekening jumbo dari transaksi keuangan sindikat narkoba sebesar Rp120 triliun. Aliran dana ini melibatkan total 1.339 orang dan korporasi, yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi III DPR pada akhir September.

Jumlah uang tersebut merupakan akumulasi selama lima tahun, yakni 2016-2020. Temuan itu melalui hasil analisis dan pemeriksaan PPATK. Menurut Kepala PPATK Dian Ediana Rae, salah satu modus yang kerap dilakukan sindikat narkoba adalah dengan membeli rekening orang lain.

Baca juga: Wapres: Butuh Upaya Bersama untuk Perangi Narkoba

Pemilik rekening umumnya merupakan individu yang tak terkait langsung dengan kegiatan tersebut. "Mereka hanya memberikan uang atau membeli rekening tertentu, kemudian mereka pakai untuk transaksi narkoba. Itu sebenarnya bukan rekening mereka," papar Dian beberapa waktu lalu

Sindikat narkoba juga kerap memanfaatkan warga yang polos untuk membantu transaksi dari dalam ke luar negeri dan sebaliknya. Para sindikat biasanya memanfaatkan para tenaga kerja Indonesia (TKI).(OL-11)

Baca Juga

Antara/Idhad Zakaria

Penyidikan Kasus HAM Paniai Diminta Transparan 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:15 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM itu menilai pembentukan tim penyidik Kejagung itu sebagai langkah yang baik. Namun, ia menyoroti unsur masyarakat...
Ilustrasi

Tokoh Non-Parpol Punya Elektabilitas Tinggi, Butuh Logistik kuat Untuk Nyapres 

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:00 WIB
Figur kuat non-parpol dinilai sangat memahami betul bahwa elektabilitas mereka akan sia-sia apabila tidak mendapatkan restu dari...
MI/Susanto

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

👤Dhika Kusuma WInata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 22:00 WIB
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya