Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Kumpulan Berita DPR RI
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020. Predikat ini merupakan yang ke-15 secara berturut-turut sejak 2006.
Selain PPATK, BPK juga menyerahkan predikat yang sama kepada delapan kementerian/lembaga lain yang tergabung dalam Auditorat Keuangan Negara II. Meraka meliputi Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Investasi, Badan Pusat Statistik, Badan Standardisasi Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Anggota II BPK Pius Lustrilanang memberikan apresiasi kepada seluruh lembaga dan kementerian yang memperoleh opini WTP karena telah mengelola laporan keuangan yang transparan dan optimal. Kendati demikian, ia mengingatkan predikat tersebut tidak menjadi jaminan bisa diperoleh di tahun berikutnya.
"Untuk itu, jaga konsistensi pengelolaan keuangan yang sudah baik ini," kata Pius seperti dikutip dalam keterangan tertulis PPATK, Kamis (8/7).
Ia juga mengimbau agar seluruh rekomendasi yang disampaikan oleh BPK dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. "Tetap berpedoman pada perundang-undangan negara yang berlaku dalam menindaklanjuti rekomendasi maupun pengelolaan keuangan yang tengah berjalan."
Kepala PPATK Dian Ediana Rae mengapresiasi predikat WTP dari BPK. Menurutnya, hal tersebut merupakan bentuk konsistensi kerja yang luar biasa dan tidak mudah. Dian menyebut pihaknya selalu berkomitmen untuk mengelola keuangan lembaga dengan baik.
"Dengan menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat, sehingga 15 kali predikat WTP yang telah diraih PPATK merupakan sesuatu yang layak diterima dan didapatkan," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Dian menyampaikan apresiasinya kepada pihak BPK yang terus memberikan bimbingan terhadap lembaga yang dipimpinnya. Ia juga mengucapkan rasa terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran PPATK atas hasil kerja keras dengan mengedepankan tata kelola keuangan yang baik. (P-2)
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalteng atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 untuk yang ke-11.
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved