Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI. Yaitu berkaitan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023.
Hasil ini diketahui dalam acara Penyampaian LHP LKPP Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Senin (8/7) pagi yang dihadiri Menpora RI Dito Ariotedjo dan Sekretaris Kemenpora (Sesmenpora) Gunawan Suswantoro.
“Alhamdulillah atas kerja keras kita semuanya, seluruh pengelola keuangan dan dukungan dari seluruh pegawai Kemenpora, untuk pemeriksaan laporan keuangan 2023, Kemenpora mendapatkan WTP kembali,” terang Gunawan selepas acara.
Baca juga : Raih Opini WTP, Menpora RI Zainudin Amali Ubah Citra Kemenpora
Menurut Gunawan, hasil ini patut untuk disyukuri. Jajaran Kemenpora dalam hal ini diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya. Sehingga kemenpora tetap akuntabel dalam pengelolaan keuangan.
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengelola keuangan dan juga seluruh pegawai Kemenpora yang sudah berhasil dan mendukung terwujudnya WTP di Kemenpora,” tutur Sesmenpora.
Diuraikan, dari hasil laporan pemeriksaan BPK ini, terdapat catatan untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan atas tahun-tahun yang lalu sejak 2010. Sesmenpora menyebut, hasil-hasil pemeriksaan itu sebelumnya telah ditindaklanjuti dan progresnya saat ini sudah mencapai hampir 80 persen.
Baca juga : Menanti 10 Tahun, Kemenpora Akhirnya Dapat WTP dari BPK
“Target kita akan segera selesaikan sampai 100 persen, supaya Kemenpora benar-benar akuntabel dan legitimate di dalam pengelolaan keuangan negara,” tegas Gunawan.
Sementara itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutannya menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas pencapaian WTP yang diraih Kemenpora dan kementerian/lembaga lainnya ini. Presiden menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan daerah atas predikat WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tetapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik,” kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengucapkan serta terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan prefesionalismenya dan fungsi pemeriksa. (Kemenpora/Z-6)
Pemerintah pusat tengah menyusun klasterisasi daerah berdasarkan potensi dan kekhasan masing-masing wilayah.
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyatakan keyakinannya bahwa Tim Nasional (Timnas) sepak bola Indonesia mampu menembus putaran final Piala Dunia 2026.
Selain untuk tenis, juga akan ada fasilitas untuk pade dan pickleball.
Anggar dinilai memiliki banyak potensi di tingkat junior dan usia dini.
Kerja sama dengan Rusia merupakan hasil nyata dari kunjungannya mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan ke negeri tersebut.
Saat ini semakin banyak desa yang memanfaatkan dana desa untuk pembangunan sarana olahraga dan ruang kreatif pemuda.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Momen itu terjadi saat Luhut menjenguk Jokowi di Bali.
Luhut mengungkapkan bahwa dirinya dan Presiden Prabowo Subianto merasa sedih karena masih ada pihak-pihak yang terkesan melupakan jasa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved