Berita Terbaru Polemik Hari Ini

Tangkap Tangan hanya Tools

OTT itu tidak seketika, tidak ujug-ujug.

Penindakan Jadi Birokratis

Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK sepanjang tahun ini merupakan upaya maksimal para pegawai di tengah kesulitan pascapengesahan UU KPK baru.

Taji Komisi Antirasuah masih Ada

Revisi Undang-Undang KPK yang dinilai melemahkan kinerja KPK berhasil dipatahkan dengan rentetan operasi tangkap tangan sejumlah pejabat pemerintah.

Legislasi Harus Punya Visi

Dalam pandangan kami, pembentukan Prolegnas 2021 harus memiliki visi.

DPR Merespons Dinamika Publik

Kita memprioritaskan RUU 2020.

Kejar Kualitas Legislasi, bukan Kuantitas

Legislator perlu fokus pada RUU mendesak seperti RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Wabah Penyakit, dan RUU PKS.

Kelemahan bukan di Substansi Regulasi

Sekarang kami masih fokus pada pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat nasional.

Negara Wajib Memfasilitasi Rumah Ibadah

Karena memang salah satu masalah yang paling banyak dihadapi dalam kebebasan beragama itu soal pendirian rumah ibadah

Kebebasan Beragama Jauh Panggang dari Api

Syarat 60 biasanya dijadikan dasar oleh kelompok intoleran di luar satu lingkungan melakukan mobilisasi penolakan.

Pemekaran Harus Hormati Hak Dasar OAP

Sebenarnya agak sulit jika sekarang ingin menerapkan UU Otsus secara konsisten terkait dengan pemekaran Provinsi Papua.

Percepat Pembangunan di Papua

Pemekaran ini sebuah kebutuhan di segala bidang dan menjadi salah satu urgensi.

Tarik-menarik Provinsi Baru di Bumi Cenderawasih

Pemerintah diharapkan mendengarkan suara masyarakat Papua sebelum membentuk tiga provinsi baru.

Substansi Sama Sekali tidak Ada Gangguan

Saya bersama tim Baleg yang membuat UU 11 Tahun 2020 ini.

Banyak Ketidakberesan di Dalam Prosesnya

Tidak hanya pada naskah, saat masih proses penyusunan juga ada banyak kesalahan, banyak hal yang dilanggar.

UU Cipta Kerja di Simpang Perbaikan

Pemerintah akan melakukan klarifi kasi ke DPR kemudian bersama-sama memperbaiki jika bentuknya kesalahan clerical.

Runyam karena tidak Transparan

Salah satu bagian persetujuan anggaran transfer daerah di DPR. Ini kelemahan mendasar dari dana transfer ke daerah, jadi harus dibawa semua satu paket ke DPR. Kalau ada yang tidak bahagia

DPR hanya Menyampaikan Usulan Daerah

Terkait dengan dana transfer daerah, semua harus ada arah tujuan disesuaikan dengan program prioritas nasional.

Makelar Anggaran Manfaatkan Ruang Gelap

Masih banyak perwakilan pemerintah daerah yang berkunjung ke Jakarta untuk melakukan lobi-lobi.

Fasilitas Kendaraan Pejabat masih Diperlukan

Kami hanya membahas pada tataran program. Jadi pembahasan anggaran di DPR hanya bersifat makro, sedangkan mikronya ada di kementerian atau lembaga terkait karena kalau

Pengadaan Mobil Dinas Selalu Menuai Polemik

Sebenarnya (usulan) ini lahir dari niat pimpinan KPK. Harusnya ketika meminta dibatalkan, pengadaan mobil ini pasti akan dihentikan, terlebih Dewan Pengawas sudah bersuara

Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

Suara Mosi tak Percaya kepada Menteri Kesehatan

Seni Mendengarkan di Era Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting