Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJAUH apa urgensi kita untuk memekarkan Provinsi Papua?
Pemekaran ini sebuah kebutuhan di segala bidang dan menjadi salah satu urgensi. Secara politik juga penting karena apa yang dituju, seperti pembangunan di sana akan dengan cepat terjadi jika itu dimekarkan.
Apakah ini akan efektif dalam menghentikan berbagai kekerasan yang selama ini terjadi di sana?
Ini sangat kompleks sebenarnya, tapi dengan pemekaran menjadi tiga wilayah masyarakat akan mudah mengakses berbagai kebutuhan mereka dan tentu saja pembangunan.
Ini akan sangat membantu, seperti akses birokrasi dalam hal pelayanan publik relatif bisa lebih mudah.
Apakah pemekaran ini bisa menghentikan separatis?
Iya, dengan pemekaran ini kelompok separatis tidak mudah untuk berkonsolidasi gerakan mereka.
Pemerintah seakan tergesagesa merencanakan pemekaran ini, apakah ini tidak melanggar UU Otonomi Khusus karena tidak melibatkan masyarakat Papua?
Pemerintah tentu harus bicara dengan masyarakat di sana. Ini baru wacana presiden. Jadi belum menjadi bahasan utama kami.
Bagaimana jika ada intervensi asing nantinya?
Intervensi asing pasti ada, tapi kita punya kedaulatan sendiri dan sematamata pertimbangan kebaikan masyarakat di Papua. Pemerataan pembangunan dan setara dengan provinsi lain itu yang diperjuangkan. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk Papua selama ini sudah luar biasa.
Apakah nantinya akan muncul kendala dan pembangunan berjalan nanggung karena kita juga fokus memindahkan Ibu Kota?
Saya rasa tidak. Tidak ada kendala berarti. untuk menyiapkan infrastruktur di Papua itu tidak sesulit yang dibayangkan. Dari segi pembiayaan juga tidak menguras banyak jika dibandingkan dengan nilai strategisnya. (Sru/P-5)
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia yang kerap mengutamakan kepentingan elit politik daripada kesejahteraan masyarakat.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Pertumbuhan ekonomi jauh lebih akseleratif jika dana itu dikelola melalui skema distribusi fiskal langsung ke daerah.
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah dikoreksi oleh MK.
Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong mengapresiasi sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang meminta maaf terkait polemik pernyataan soal tanah menganggur bisa disita negara
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved