Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
SEJAUH apa urgensi kita untuk memekarkan Provinsi Papua?
Pemekaran ini sebuah kebutuhan di segala bidang dan menjadi salah satu urgensi. Secara politik juga penting karena apa yang dituju, seperti pembangunan di sana akan dengan cepat terjadi jika itu dimekarkan.
Apakah ini akan efektif dalam menghentikan berbagai kekerasan yang selama ini terjadi di sana?
Ini sangat kompleks sebenarnya, tapi dengan pemekaran menjadi tiga wilayah masyarakat akan mudah mengakses berbagai kebutuhan mereka dan tentu saja pembangunan.
Ini akan sangat membantu, seperti akses birokrasi dalam hal pelayanan publik relatif bisa lebih mudah.
Apakah pemekaran ini bisa menghentikan separatis?
Iya, dengan pemekaran ini kelompok separatis tidak mudah untuk berkonsolidasi gerakan mereka.
Pemerintah seakan tergesagesa merencanakan pemekaran ini, apakah ini tidak melanggar UU Otonomi Khusus karena tidak melibatkan masyarakat Papua?
Pemerintah tentu harus bicara dengan masyarakat di sana. Ini baru wacana presiden. Jadi belum menjadi bahasan utama kami.
Bagaimana jika ada intervensi asing nantinya?
Intervensi asing pasti ada, tapi kita punya kedaulatan sendiri dan sematamata pertimbangan kebaikan masyarakat di Papua. Pemerataan pembangunan dan setara dengan provinsi lain itu yang diperjuangkan. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk Papua selama ini sudah luar biasa.
Apakah nantinya akan muncul kendala dan pembangunan berjalan nanggung karena kita juga fokus memindahkan Ibu Kota?
Saya rasa tidak. Tidak ada kendala berarti. untuk menyiapkan infrastruktur di Papua itu tidak sesulit yang dibayangkan. Dari segi pembiayaan juga tidak menguras banyak jika dibandingkan dengan nilai strategisnya. (Sru/P-5)
PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar) mendukung proses pemekaran Garut Utara.
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
Program pembangunan itu harus 60% pada tingkat kabupaten/kota, 20% provinsi dan 20% pusat. Namun, sayangnya, menurut Bursah sampai saat ini pembangunan di daerah masih dikendalikan pusat.
DIRJEN Otonomi Daerah Akmal Malik menyebut perlu penguatan desentralisasi pada program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
Nilai-nilai otonomi yang dimiliki oleh daerah tidak semuanya menghasilkan harapan yang sama bagi daerah.
Otonomi daerah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan.
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong mengapresiasi sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang meminta maaf terkait polemik pernyataan soal tanah menganggur bisa disita negara
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Diharapkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat memberikan atensi mengingat pesan Presiden Prabowo yang menekankan setiap pejabat harus berperilaku hidup sederhana.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Objek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved