Berita Terbaru Polemik Hari Ini

Laporkan Ketua DPRD DKI ke BK, Gerindra: Hormati Prosesnya

"Berkas laporan sudah masuk, ya kita tinggal tunggu mekanisme di BK-nya sendiri untuk tindak lanjutnya bagaimana," papar Rani kepada Media Indonesia, Minggu (3/10).

Tidak di Bawah Menteri, BSNP Harusnya Diganti Lembaga Mandiri

Pembubaran Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang kemudian digantikan dengan Dewan Pakar Standar Nasional Pendidikan tidak selaras dengan UU Sisdiknas.

Rangkap Jabatan Rektor UI Jadi Contoh Buruk Dunia Pendidikan

Bukan soal sosok Ari Kuncoro yang yang dipermasalahkan, tetapi posisinya sebagai seorang pimpinan lembaga pendidikan yang seharusnya bisa memberi teladan kepada generasi bangsa.

Ombudsman: BKN tidak Kompeten Lakukan Tes Pegawai KPK

Ombudsman RI melihat terdapat tiga pelanggaran atau maladministrasi dalam peralihan status pegawai KPK. Termasuk, pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK.

Pekan Depan, Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK

Komnas HAM akan meminta keterangan para pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan, yang dinilai sejumlah pegawai telah terjadi pelanggaran HAM.

AHY Tuding Moeldoko Sebarkan Fitnah Soal Ideologi Demokrat

Pernyataan AHY itu merespons Moeldoko yang menyebut ada pertarungan ideologis di Demokrat menjelang 2024.

Pemisahan masih Dievaluasi

WACANA pemisahan pilres dan pileg masih menjadi polemik. DPR rencananya akan merevisi UU pemilu pemisahan pelaksaan pileg dan pilres tersebut

Timbulkan Masalah Konstitusional

DESAIN keserentakan pemilu dipastikan menjadi salah satu klausul yang akan masuk dalam revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Model Keserentakan Pemilu Pertimbangkan Beban Kerja Petugas

Berkaca dari Pemilu 2019, banyak wacana memisahkan pilpres dan pileg. Salah satu pertimbangannya ialah beban kerja petugas pada pelaksanaan pemilu.

Rakyat Papua Berhak Tentukan Masa Depan

REVISI UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua akan segera dibahas.

Pendekatan Kebudayaan Sangat Urgen

DPR RI telah mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua.

Ruang Demokrasi Revisi Otsus

Persoalan mendasar dari kebijakan otsus selama ini, yakni belum mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat di Papua.

Regulasi sudah Jelas, Konsisten Jalankan

REGULASI soal eks koruptor mencalonkan diri di pilkada masih menjadi polemik di pilkada serentak 2020 kemarin.

Penyelenggara Pemilu Beradu Ego

CALON kepala daerah berlatar belakang mantan narapidana korupsi masih bisa mengikuti seleksi calon kepala daerah.

Multitafsir Loloskan Eks Koruptor

Pilkada 2020 di Dompu, NTB, Boven Digoel, Papua, dan Bengkulu Selatan terkena dampak beda tafsir putusan MK.

Bebas Aktif untuk Cegah Konfrontasi

Indonesia pernah memiliki pengalaman bagus saat menyelesaikan konflik Aceh. Capaian itu dapat dijadikan pelajaran dalam mengurai konflik.

Sejak Dulu sudah Mengambil Peran

INDONESIA terus mendorong terwujudnya tatanan dunia yang damai dan harmoni.

Penuntasan Konflik Disesuaikan Persoalan

PEMERINTAH Indonesia berusaha memenuhi komitmen dalam mendukung perdamaian dunia.

Revisi UU MK Memang belum Tuntas

REVISI UU MK terbaru dianggap diselesaikan dengan terburu-buru dan mengabaika n aturan perundangan serta beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan konstitusi.

Akan Masuk Pusaran Konflik Kepentingan

UU MK kini sedang diuji materi ke MK, soal masa perpanjangan jabatan hakim.

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

Pancasila sebagai Alternatif Politik HAM Global

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia