Rabu 21 Juli 2021, 16:35 WIB

Ombudsman: BKN tidak Kompeten Lakukan Tes Pegawai KPK

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Ombudsman: BKN tidak Kompeten Lakukan Tes Pegawai KPK

MI/Susanto
Kendaraan jemputan Unhan memasuki gedung KPK di kawasan Rasuna Said, Jakarta.

 

OMBUDSMAN RI menyatakan terdapat maladministrasi dalam proses peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN lewat tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ada tiga pelanggaran atau maladministrasi, yakni dalam proses pembentukan kebijakan alih status, pelaksanaan TWK dan penetapan hasil TWK. Dari sisi pelaksanaan TWK, Ombudsman menemukan adanya penyimpangan prosedur dan inkompentensi.

Penyimpangan prosedur terkait kontrak antara KPK dan BKN yang waktunya dibuat mundur. Kontrak swakelola antara KPK dan BKN terkait penyelenggaraan TWK diteken 26 April 2021. Namun, diberi tanggal mundur tiga bulan, yakni 27 Januari 2021. Lalu, asesmen TWK digelar mulai 8 Maret 2021, sebelum adanya kontrak.

Baca juga: Dewas KPK: Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Meningkat

"Bisa saja ada alasan MoU ini terkait pembiayaan, karena akhirnya pembiayaan tidak oleh KPK, tapi oleh BKN. Tapi jangan lupa, isi dokumen tidak hanya sekadar pembiayaan terkait asesmen, tapi juga mekanisme dan kerangka kerja," ujar anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7).

"Bisa dibayangkan kalau barangnya ditandatangani April, tapi backdated Januari, pelaksanaan di Maret. Ini penyimpangan prosedur buat kami cukup serius. Tata kelola administrasi lembaga dan mungkin juga terkait masalah hukum," imbuhnya.

Masih soal pelaksanaan TWK, Ombudsman menilai BKN tidak berkompeten melakukan asesmen. Pasalnya, BKN tak memiliki metode khusus dan akhirnya memakai asesmen Dinas Psikologi TNI AD, yang diperuntukkan bagi rekrutmen internal TNI. 

Baca juga: Pegawai KPK Jadi ASN, Firli: Beri Warna Baru

Berdasarkan pemeriksaan Ombudsman, BKN tidak menguasai atau memiliki salinan dokumen terkait asesmen yang berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1087/XII/2016. Ombudsman pun menyimpulkan BKN tak kompeten, karena tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor. 

Alhasil, BKN kemudian menyampaikan permohonan kepada sejumlah lembaga lain untuk asesmen TWK. "BKN tidak memiliki dan menguasai. Jadi sulit memastikan kualifikasi asesor yang dilibatkan," pungkas Robert. 

"BKN mengundang lima lembaga, yakni Dinas Psikologi TNI AD, BAIS, Pusintel AD, BNPT, BIN. Ombudsman berpendapat bahwa BKN tidak kompeten dan inkompetensi adalah salah satu bentuk maladministrasi," tandasnya.(OL-11)
 

Baca Juga

MI/Susanto

KSP: Jangan Buang Energi desak Jokowi Mundur

👤Andhika prasetyo 🕔Selasa 27 Juli 2021, 18:10 WIB
Ketimbang menghabiskan energi untuk hal tersebut, ia meminta masyarakat membantu pemerintah menangani pandemi yang hingga sekarang belum...
Antara

Kontras: Ikut Tangani Pandemi, Peran TNI-BIN-Polri Perlu Dievaluasi

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Selasa 27 Juli 2021, 17:59 WIB
Kontras menilai pelibatan TNI, BIN dan Polri dalam penanganan pandemi covid-19, tidak sesuai koridor dan menimbulkan ketakutan...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Peringati Kudatuli, PDIP Kenang Pembungkaman Demokrasi oleh Orba

👤Cahya Mulyana 🕔Selasa 27 Juli 2021, 17:39 WIB
Hasto menjelaskan, di Kantor DPP ini, mimbar demokrasi dibangun untuk menyuarakan perjuangan demi menegakan demokrasi bersama dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Saling Jaga dari Serangan Virus

PANDEMI covid-19 telah berdampak besar bagi warga, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan harian, seperti ojek daring, buruh harian, dan pekerja lepas.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya