Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan rangkaian orientasi ASN terhadap 1.271 pegawai KPK, yang sudah beralih status menjadi pegawai negeri atau ASN.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan orientasi ASN diharapkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas dan independensi pegawai KPK. "Kami berharap pegawai KPK memberikan andil dan warna baru terhadap 4,2 juta ASN di Indonesia," ujar Firli saat membuka orientasi ASN, Rabu (16/6).
Adapun orientasi ASN diikuti 1.271 pegawai KPK. Kegiatan orientasi tatap muka digelar di Auditorium LAN, yang diikuti 50 pegawai perwakilan dari setiap unit kesekjenan dan kedeputian. Sementara itu, 1.221 pegawai lainnya mengikuti orientasi secara daring.
Baca juga: Firli: Saya tidak Punya Persoalan dengan Novel Baswedan
Pembatasan peserta luring menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid-19. Program orientasi ASN pegawai KPK digelar hingga Oktober, yang dibagi dalam 17 batch. Metode orientasi memadukan tatap muka, daring dan e-learning. Adapun pelaksanaannya dibagi menjadi tiga program.
Program I untuk Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Keterampilan, Program II untuk Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli Pertama, berikut Jabatan Fungsional Ahli Muda dan Jabatan Fungsional Ahli Madya. Lalu, Program III untuk Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional Ahli Utama.
Baca juga: Ada 30 Permintaan Salinan Hasil TWK Diajukan ke KPK
KPK menyatakan program orientasi wajib dilaksanakan untuk kebutuhan kompetensi pegawai. Sehingga, bisa melaksanakan fungsi pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Kurikulum orientasi pun memuat empat mata pelatihan.
Rinciannya, sistem administrasi pemerintahan, sistem pembangunan nasional, arah kebijakan ASN unggul, serta sistem merit dan manajemen ASN. Dengan beralihnya status pegawai KPK, mereka tak hanya dituntut mempunyai kompetensi teknis pada bidang pemberantasan korupsi, namun juga harus memiliki kompetensi sebagai ASN.
Turut hadir dalam acara itu Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Alex Denni dan Kepala LAN Adi Suryanto. Alex meyakinkan pilihan pegawai KPK untuk menjadi ASN sebagai pilihan terbaik, karena dapat berkontribusi lebih bagi Indonesia.(OL-11)
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian bergerak cepat menangani kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.
Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi E-Presensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada Jumat (25/10)
Percakapan kedua pegawai Indomaret itu seputar seks. Meski disampaikan sembari bercanda, namun perkataan tersebut justru menyulut emosi pelaku.
Rotasi dan mutasi pegawai di lingkup Pemkab Cianjur didasari kebutuhan organisasi.
Sebab, hak penuh atas jaminan sosial bisa menjadi jaring pengaman terhadap risiko kecelakaan kerja maupun meninggal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved