Penuntasan Konflik Disesuaikan Persoalan

PEMERINTAH Indonesia berusaha memenuhi komitmen dalam mendukung perdamaian dunia. Salah satunya di Afghanistan, baik itu melalui jalur multilateral dengan menggunakan Dewan Kehormatan (DK) PBB misalnya maupun melalui jalur bilateral.

Pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan paling utama dalam menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Pemerintah melihat persoalan di Papua yang paling utama ialah soal kesejahteraan. Pemenuhan hak dasar masyarakat Papua belum optimal dan perlu terus ditingkatkan. Hal itu ditandai dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah.

Lalu bagaimana sebenarnya peran Indonesia dalam perdamaian dunia serta bagaimana pemerintah menyikapi soal Papua, wartawan Media Indonesia berhasil mewawancarai Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagyo. Berikut petikan wawancaranya.

Anda melihat peran Indonesia dalam perdamaian dunia seperti apa?

Bisa dilihat dari catatan sejarah bahwa peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia atau mediator dalam menengahi konfl ik sangat banyak. Dari era ke era pemerintahan Indonesia kontribusi itu terus berjalan. Bahkan Indonesia juga sudah dan sedang menduduki jabatan strategis di PBB. Salah satunya tentu karena sepak terjang Indonesia di kancah perdamaian dunia. Itu juga berkat prinsip politik bebas aktif yang dijalankan Indonesia.

Dialogis menjadi cara utama Indonesia dalam menjalankan peran menjadi mediator perdamaian, seperti apa Anda memandangnya?

Pendekatan bukan hanya dilakukan Indonesia. Semua negara atau pihak yang menjadi mediator perdamaian pun menggunakannya. Jadi, tidak ada yang istimewa dengan cara itu. Yang mendasar lebih kepada Indonesia yang responsif atau aktif ketika melihat konflik dengan langsung memberikan perannya.

Selain berbicara di ranah internasional, bagaimana sejauh ini peran yang sama dilakukan di regional seperti dalam menengahi sengketa di Laut China Selatan?

Indonesia harus menjaga perannya dengan memegang prinsip politik bebas aktif dan menjalankan gerakan nonblok. Sebab kepentingan negara besar dan kuat yang ada di balik sengketa ini, Indonesia harus seimbang melihat kasus ini supaya tidak condong ke satu negara tertentu.

Berdasarkan pengamatan Anda apakah Indonesia sudah menjalankan prinsip tersebut di Laut China Selatan?

Kalau sekarang, lebih berpihak ke Tiongkok berdasarkan pemberian ruang investasi ketimbang Amerika Serikat. Kita harus lebih hati-hati dalam menjaga keseimbangan. Supaya kita tetap memegang teguh garis para pendiri bangsa, tentunya harus kembali menjalankan politik keseimbangan.

Politik bebas aktif dan kondisi keamanan nasional berkaitan?

Tentu, kita bisa melihat bagaimana sejarah memperlihatkan kita bahwa gejolak dan pergantian kekuasaan itu disokong kuat oleh kepentingan luar negeri. Oleh sebab itu, dalam menjalankan kebijakan harus tetap menjaga keseimbangan baik di ranah politik, tetapi termasuk urusan ekonomi.

Bagaimana negara menjaga kekondusifan atau meredam konflik di dalam negeri, apakah harus menggunakan cara yang sama, yakni dialogis?

Berbicara ragam pendekatan itu disesuaikan dengan kondisi atau medan yang dihadapi, tapi sepengetahuan saya, pemerintah selalu menempatkan pendekatan dialogis di urutan pertama sebelum pendekatan lain.

Lalu bagaimana saran Anda untuk pemerintah menuntaskan masalah seperti yang terjadi di Papua?

Kalau dialogis tidak bisa, menggunakan pendekatan lain. Kondisi di Papua itu karena kelompok separatis menuai aksi kekerasan dan mengganggu kedaulatan. Kalau ada gangguan pelanggaran HAM dan mengancam keutuhan negara, TNI harus turun. Lebih baik meme rangi pemberontak daripada masyarakat menjadi korban kelompok separatis. (Cah/P-1)