Indonesia Sambut Baik Resolusi DK PBB soal Gaza

DEWAN Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengesahkan resolusi yang menyerukan pembentukan pemerintahan transisi dan Pasukan Stabilisasi Internasional di Gaza. Resolusi tersebut, yang juga mencantumkan jalur kredibel menuju pembentukan negara Palestina, menjadi bagian dari rencana perdamaian 20 poin Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Pemungutan suara pada Senin (17/11) menghasilkan 13 suara setuju dan dua abstain dari Rusia serta Tiongkok. Keputusan ini dianggap sebagai langkah lanjutan untuk menjaga gencatan senjata yang masih rapuh antara Israel dan Hamas.

Menanggapi perkembangan tersebut, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan dukungan terhadap keputusan DK PBB. Juru Bicara Kemlu Yvonne Mewengkang menyebut Indonesia menyambut positif resolusi tersebut. 

Baca juga : DK PBB Sahkan Resolusi AS soal Pasukan Internasional di Gaza

"Indonesia menyambut baik disahkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza pada 17 November 2025, yang bertujuan menjaga keberlangsungan gencatan senjata dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan di Gaza, Palestina," katanya dalam keterangan resmi, Selasa (18/11).

Dalam resolusi itu, DK PBB menekankan penyelesaian konflik jangka panjang melalui penguatan Otoritas Palestina, dukungan rekonstruksi, serta mandat jelas bagi Pasukan Stabilisasi Internasional untuk menjaga perdamaian.

"Resolusi juga mengedepankan penyelesaian konflik dan perdamaian berkelanjutan melalui penguatan kapasitas Otoritas Palestina, bantuan rekonstruksi, dan penjagaan perdamaian oleh pasukan stabilisasi internasional atas mandat PBB," sebutnya.

Baca juga : Indonesia Sesalkan AS Veto Resolusi Gencatan Senjata di Gaza

Dia menambahkan Indonesia menilai keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, sangat penting dalam proses penyelesaian konflik. Pemerintah juga menegaskan kembali dukungan terhadap solusi dua negara sesuai parameter internasional yang berlaku.

"Indonesia terus menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, khususnya Otoritas Palestina, dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian tersebut serta mandat PBB yang jelas terhadap pasukan penjaga perdamaian, untuk mewujudkan solusi dua negara sesuai dengan hukum dan parameter internasional yang telah disepakati," lanjutnya.

Menurutnya, Indonesia memastikan akan terus mendukung hak bangsa Palestina untuk merdeka dan berdaulat, termasuk melalui pembangunan kapasitas serta bantuan kemanusiaan. 

"Indonesia akan terus mendukung hak bangsa Palestina yang merdeka dan berdaulat, termasuk melalui penguatan kapasitas dan bantuan kemanusiaan," tegasnya.

Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia menyerukan komunitas internasional untuk mendukung proses perdamaian demi mengakhiri konflik berkepanjangan dan menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah. 

"Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak yang terlibat serta masyarakat internasional untuk mendukung proses perdamaian ini, atas nama kemanusiaan, untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, memenuhi hak bangsa Palestina untuk merdeka sepenuhnya dan menciptakan perdamaian yang langgeng di kawasan Timur Tengah," pungkasnya. (I-3)