Tolak Eksploitasi Alam, Gema Bangsa Ingatkan Pentingnya Keadilan Ekologis

PARTAI Gema Bangsa memaknai Resolusi menyongsong Tahun 2026 sebagai pijakan ideologis dan moral bagi arah perjuangan politik ke depan. Resolusi tersebut menjadi arah bagi seluruh elemen partai dalam mengonsolidasikan kekuatan menuju deklarasi serta agenda politik strategis di masa mendatang.

"Resolusi ini bukan sekadar pernyataan politik. la adalah panggilan moral. Sebuah ajakan untuk kembali pada akar, sekaligus melompat ke masa depan dengan cara yang lebih bijaksana," kata Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq dalam keterangannya, Jumat (26/12).

Resolusi Gema Bangsa memandang desa bukan sebagai wilayah pinggiran, melainkan jantung kehidupan bangsa. Di desa, relasi manusia dan alam masih relatif utuh. 

Baca juga : Bencana Sumatra, PB PMII Nilai Saatnya Tobat Ekologis dan Evaluasi Kebijakan

"Di sanalah pangan diproduksi, budaya dirawat, dan kemandirian hidup sosial," tuturnya.

Berikutnya, Partai Gema Bangsa, kata Rofiq, memanifestasikan arah organisasinya melalui paradigma desentralisasi yang menempatkan aspirasi lokal sebagai episentrum pergerakan.

Dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi internal, partai menegaskan bahwa kedaulatan gagasan berakar dari daerah. 

Baca juga : Indonesia Sambut Baik Resolusi DK PBB soal Gaza

Hal ini diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan yang berpusat dari bawah. Setiap struktur wilayah diberikan otonomi strategis untuk mengelola organisasi selaras dengan karakteristik sosiokultural lokal. 

"Bagi kami, desentralisasi bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan penghormatan fundamental terhadap pluralitas identitas Indonesia," ujarnya.

Gema Bangsa, lanjutnya, memosisikan diskursus 'Indonesia Hijau' bukan sekadar isu sektoral, melainkan doktrin strategis yang mengakar dalam perjuangan politik menuju 2026. Gema Bangsa meneguhkan komitmen untuk menjaga integritas ekosistem dan menolak secara eksplisit segala bentuk eksploitasi alam yang menegasikan keselamatan rakyat. 

Melalui paradigma pembangunan yang berkeadilan ekologis, Gema Bangsa memandang kelestarian lingkungan sebagai fondasi absolut bagi kesejahteraan jangka panjang. 

"Bagi kami, kedaulatan bangsa dan keadilan sosial hanya dapat dicapai di atas bumi yang sehat dan terjaga," tegasnya.

Resolusi "Indonesia Hijau", tekan Rofiq, menjadi pilihan yang strategis di tengah situasi alam yang tidak menentu, upaya ini juga dalam rangka mengembalikan politik ke fungsinya yang paling mendasar yaitu menjaga kehidupan. Bukan hanya kehidupan hari ini, tetapi kehidupan generasi yang belum lahir. Dalam perspektif ini, hijau menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa.

Diterangkan, politik hijau bukan anti-pertumbuhan. la justru menempatkan pertumbuhan dalam kerangka yang lebih luas: keseimbangan. Dalam politik hijau, kemajuan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, penguatan komunitas lokal, dan distribusi keadilan.

Karena itu, resolusi Gema Bangsa diletakkan di atas fondasi 12 prinsip kemandirian Gema Bangsa. Dua belas prinsip ini bukan daftar teknis yang kaku, melainkan kerangka berpikir strategis.

Kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian ekonomi rakyat, kemandirian desa, kemandirian budaya, hingga kemandirian teknologi semuanya saling terkait, saling menopang. 

Kemandirian pangan, misalnya, tidak berhenti pada swasembada beras. la menuntut keberanian menghidupkan kembali keragaman pangan lokal, melindungi petani kecil, serta menata ulang sistem distribusi yang adil. Tanpa itu, ketahanan pangan hanya menjadi jargon statistik.

Selain itu, ditekankan Rofiq, tidak ada resolusi masa depan tanpa keterlibatan generasi muda. Mereka adalah pewaris sekaligus penjaga hijau itu. Namun generasi muda hari ini hidup dalam paradoks yaitu mereka paling terdampak krisis lingkungan, tetapi sering paling jauh dari ruang pengambilan keputusan.

Gema Bangsa memandang anak muda bukan sebagai objek mobilisasi politik, melainkan sebagai subjek perubahan. Isu lingkungan, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial dinilai sebagai isu lintas generasi yang menentukan relevansi politik ke depan.

Partai juga menempatkan generasi muda sebagai fondasi kepemimpinan, dengan menekankan pentingnya kesadaran ekologis dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan kekuasaan.

Selain itu, Gema Bangsa meneguhkan posisinya sebagai garda terdepan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Integritas, transparansi, dan akuntabilitas dipandang sebagai imperatif moral yang harus diinternalisasi dalam seluruh kader partai.

"Kami berdiri di belakang penegakan hukum yang imparsial dan tanpa kompromi, sebab korupsi adalah anomali pembangunan yang secara sistemik menghambat akselerasi kemajuan dan kemandirian bangsa," tandasnya.

Adapun deklarasi Partai Gema Bangsa dijadwalkan berlangsung pada 17 Januari 2026 dan diproyeksikan menjadi tonggak formal perjuangan politik partai. Menjelang deklarasi tersebut, partai memfokuskan penguatan infrastruktur organisasi serta integrasi visi, misi, dan platform strategis di seluruh jenjang kepengurusan.

"Mandiri di Negeri Sendiri. Gema Bangsa untuk Indonesia," pungkasnya. (P-4)