Bencana Sumatra, PB PMII Nilai Saatnya Tobat Ekologis dan Evaluasi Kebijakan

PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyerukan perlunya tobat ekologis sebagai respons atas rangkaian bencana alam yang kembali melanda Sumatra. 

Organisasi itu menilai, tragedi berulang tersebut menunjukkan masih lemahnya komitmen negara dan masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

Ketua Umum PB PMII Muhammad Shofiyulloh Cokro, mengatakan bencana ekologis harus dipahami sebagai tanda kegagalan kolektif bangsa. 

Baca juga : Bantuan PMI Kota Solo kembali Mengalir, Dari Diapers Bayi hingga Pakaian Dalam

“Ini bukan semata peristiwa alam. Bencana ini membuktikan bahwa komitmen menjaga lingkungan, yang merupakan perintah inti semua agama, telah terabaikan,” ujar Cokro, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12).

Menurut Cokro, kegagalan tersebut tampak dari masifnya praktik eksploitasi sumber daya yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dan konsistensi penegakan hukum. Ia menyoroti masih adanya tumpang tindih kebijakan serta lemahnya transparansi perizinan yang membuat kerusakan lingkungan terus berulang. 

“Setiap bencana selalu memicu kewaspadaan, tetapi tidak diikuti pembenahan struktural. Negara harus berani mengevaluasi semua izin konsesi dan tata ruang,” tuturnya.

Baca juga : Endipat Klarifikasi dan Minta Maaf kepada Ferry Irwandi soal Donasi Rp10 Miliar

Selain persoalan kebijakan, PB PMII menekankan bahwa menjaga lingkungan merupakan kewajiban moral dan spiritual. Cokro menyebut bahwa gerakan pelestarian alam bagi PMII berakar pada ajaran keagamaan. 

“Al-Qur’an tegas melarang kerusakan (ifsad) di muka bumi. Melestarikan alam adalah bagian dari iman dan tanggung jawab sebagai khalifah,” katanya.

Ia menjelaskan, tobat ekologis yang diserukan PMII merupakan ajakan untuk mengakui kesalahan, menghentikan pola hidup destruktif, dan mengambil langkah pemulihan secara sungguh-sungguh. 

Praktik konkret menjaga lingkungan, lanjutnya, mencakup reboisasi, penghematan energi, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, hingga penghentian eksploitasi berlebihan.

PB PMII juga menilai dinamika kebijakan lingkungan di internal pemerintah belakangan ini sebagai tanda perlunya koreksi serius.

 “Komitmen menjaga bumi tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus menjadi tindakan nyata dan keputusan politik yang konsisten,” kata Cokro.

Pada level negara, PMII mendesak pemerintah memperkuat pendidikan lingkungan berbasis nilai keagamaan dan kearifan lokal. Selain itu, penegakan hukum terhadap perusak lingkungan diminta dilakukan tanpa pandang bulu.

Cokro juga mengajak masyarakat sipil terus aktif melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan aktivitas industri yang berpotensi merusak lingkungan. Ia berharap bencana di Sumatra menjadi momentum terakhir sebelum kerusakan semakin luas. 

“Menjaga bumi adalah tugas suci kita bersama. Masa depan anak cucu bergantung pada tindakan kita hari ini,” pungkasnya. (Cah/P-3)