Jumat 28 Mei 2021, 17:41 WIB

Pekan Depan, Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Pekan Depan, Komnas HAM Panggil Pimpinan KPK

Antara
Ilustrasi petugas saat membersihkan logo KPK yang terpasang di gedung.

 

KOMNAS HAM berencana memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait persoalan tes alih status menjadi ASN. Pimpinan KPK akan dimintai keterangan mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK), yang oleh sejumlah pegawai diduga melanggar HAM.

"Kami akan meminta keterangan tambahan dari kawan-kawan (pegawai KPK) yang mengadu. Kami akan meminta keterangan pimpinan KPK. Paling cepat minggu depan. Semakin cepat semakin baik," ujar Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di kantornya, Jumat (28/5).

Baca juga: Pegawai KPK yang Lolos TWK Minta Tunda Pelantikan sebagai ASN

Adapun Komnas HAM sudah mulai melakukan pemeriksaan dokumen dan meminta keterangan terkait kisruh TWK di lembaga antirasuah. Penyidik KPK Novel Baswedan dan sejumlah pegawai juga dipanggil untuk dimintai keterangan.

Pihaknya mendalami substansi pengaduan para pegawai KPK yang tak lolos TWK. Seperti, materi TWK, prosesnya, hingga aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tes. Komnas HAM juga akan menelisik materi tes yang diduga tidak sesuai dengan standar dan prinsip HAM.

Baca juga: Polri Masih Cermati Surat Tuntutan ICW Soal Status Firli

"Substansinya, prosesnya, termasuk peraturan yang dipakai, untuk tes wawasan kebangsaan. Ini ada UU ASN dan peraturan KPK. Kami cek bagaimana proses yang ada. Apakah bertentangan atau tidak," pungkas Beka.

Pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat TWK terancam diberhentikan. Mereka pun mengadukan kisruh alih status menjadi ASN ke Komnas HAM pada Senin (24/5) lalu. Laporan itu terkait dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK.(OL-11)
 

 

 

 

 

Baca Juga

Instagram @gerindra

Prabowo Sowan Ke 9 Kiai Sepuh NU Jateng, M Qodari: Game Changer di Pilpres 2024

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 17:57 WIB
“Ini memperlihatkan arah baru untuk segmentasi atau basis politik yang dituju. Kita tahu pada 2014 dan 2019 arahnya itu dengan...
Ist/DPR

Johan Budi: Gunakan UU TPPU dalam Pengungkapan Kasus Judi

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 17:05 WIB
DPR mengusulkan UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya penindakan kasus...
Ist

Relawan Puan Gelar Kegiatan Senam Asik dan Aksi Peduli Masyarakat

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 25 September 2022, 16:55 WIB
Dalam kegiatan ini, Relawan Puan membagikan ratusan paket sembako bagi warga yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya