Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI masih memeriksa surat yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Diketahui, surat tersebut berisikan permintaan agar Komjen Firli Bahuri diberhentikan sebagai anggota Polri aktif, karena telah mencemarkan nama baik institusi korps Bhayangkara. "Kita lihat dulu seperti apa isi suratnya," jelas Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jumat (28/5).
Namun, Argo menyebut pihaknya belum memastikan ihwal kapan segera merespons isi surat dari ICW tersebut. "Ya tunggu saja," pungkasnya.
Baca juga: KPK Bantah Soal Klasterisasi Pegawai Sebelum TWK
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Firli Bahuri ke Kapolri pada Selasa (25/5) lalu. Laporan itu diwakili oleh ICW ke Sekretariat Umum Mabes Polri, Jakarta.
Adapun ICW meminta Komjen Firli diberhentikan dari anggota Polri, lantaran dinilai kerap melakukan berbagai tindakan yang menuai kontroversi di tengah masyarakat. Tindakan itu juga mencemarkan nama baik lembaga antirasuah.
"Dasar kami datang kesini karena dalam pengamatan kami belakangan waktu terakhir, ada serangkaian kontroversi yang dia (Firli) ciptakan. Sehingga tindakan-tindakan itu meruntuhkan citra Polri di mata publik," terang peneliti ICW Kurnia Ramadhan.(OL-11)
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Cek link resmi pendaftaran Polri 2026 di penerimaan.polri.go.id. Simak jadwal terbaru Akpol, Bintara, Tamtama, dan syarat lengkap rekrutmen Polri 2026.
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, & Tamtama 2026 mulai Maret. Cek jadwal, syarat tinggi badan, dokumen administrasi, dan link resmi di sini!
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
ICW menyoroti dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat kunjungan ke Sulsel. Fasilitas dari OSO dinilai berpotensi melanggar aturan
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
Penunjukan Adies Kadir berpotensi menihilkan prinsip checks and balances serta membuka ruang konflik kepentingan di masa mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved