Bebas Aktif untuk Cegah Konfrontasi

INDONESIA terus mendorong terwujudnya tatanan dunia yang damai dan harmoni. Mempererat kesatuan pandang untuk mencegah konflik di kawasan Asia Tenggara juga tak luput dari fokus pemerintah.

Indonesia tidak hanya berkiprah di kancah dunia, tetapi juga fokus membangun perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Contohnya menjaga kesatuan dan netralitas negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasy mengatakan Indonesia sudah memprakarsai ASEAN dengan mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali prinsip kawasan aman, bebas, netral, dan komitmen terhadap perjanjian kerja sama atau zone of peace, freedom and neutrality, dan treaty of amity and cooperation.

Langkah diplomasi di atas menegaskan kembali posisi bersama agar negara-negara besar menghormati prinsip ASEAN. “Artinya menghindarkan kawasan ASEAN, termasuk wilayah Natuna, menjadi ajang konflik negara-negara besar,” jelasnya.

Akademisi dari Universitas Parahyangan Vrameswari Omega Wati menilai pemerintah Indonesia berusaha memenuhi komitmen dalam mendukung perdamaian dunia. Salah satunya di Afghanistan, baik itu melalui jalur multilateral dengan menggunakan Dewan Kehormatan (DK) PBB misalnya maupun melalui jalur bilateral. “Kita tahu 2018, misalnya, Indonesia menyelenggarakan forum trilateral dan membentuk jaringan solidaritas perempuan Indonesia-Afghanistan. Tentunya ini langkah baik,” ujarnya.

Indonesia juga pernah memiliki pengalaman bagus saat menyelesaikan konflik Aceh. Capaian itu dapat dijadikan pelajaran dalam mengurai konflik. “Intinya, ya, ini peluang yang baik bagi Indonesia untuk berkontribusi secara nyata dalam membangun perdamaian. Salah satunya di Afghanistan. Terlebih, kalau saya lihat, hubungan Indonesia-Afghanistan ini bisa dibilang erat.”

Sumber: Dokumentasi MI/Tim Riset MI-NRC
 

Papua

Tak hanya itu, penanganan konflik di dalam negeri juga menjadi prioritas pemerintah seperti yang dilakukan di Papua. Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menambahkan, Presiden Joko Widodo mengutamakan pendekatan kesejahteraan di Papua dengan mewujudkan pembangunan.

Pendekatan kesejahteraan menjadi pendekatan paling utama dalam menyelesaikan persoalan di tanah Papua. Pemerintah melihat persoalan di Papua yang paling utama ialah soal kesejahteraan. Pemenuhan hak dasar masyarakat Papua belum optimal dan perlu terus ditingkatkan. Hal itu ditandai dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah.

Karena itu, ujarnya, pemerintah memfokuskan pada pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal, infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan. Pendekatan kultural juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat Papua dalam pembangunan.

Menurutnya, pencapaian pembangunan di Papua kini sudah mulai terasa hasilnya. Angka IPM di Papua dan Papua Barat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

Pada 2015, IPM Papua hanya 57,25 dan Papua Barat 61,73. IPM itu meningkat untuk Papua menjadi 60,84 pada 2019 dan Papua Barat juga naik menjadi 64,7.

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla menyebutkan motivasi untuk menyelesaikan berbagai konfl ik di dalam negeri yang dijalaninya selama menjadi wakil presiden sebagai bagian dari keingin an menyatukan Indonesia.

Sering kali banyak warga negara yang berteriak NKRI harga mati justru bingung begitu menyaksikan adanya konfl ik antarsesama warga negara. “Seharusnya kita tetap berbuat sesuatu ketika kita melihat adanya potensi konfl ik di negara ini,” tegasnya.

Upaya mewujudkan perdamaian itu, tambahnya, tidak hanya terjadi dalam lingkup domestik. Menurut JK, konstitusi sudah meminta kita untuk ikut serta mewujudkan perdamaian dunia. “Jadi, bukan hanya bicara isi konstitusi, tapi tidak pernah ikut berusaha merealisasikannya,” ujarnya. (Che/Dhk/P-1)