Berita Terbaru Polemik Hari Ini

Urgensi Anggaran kala Pandemi

Pengajuan anggaran kendaraan dinas pejabat selalu menuai polemik. Apalagi di tengah pandemi, langkah itu dinilai sebagai pengkhianatan.

MK Mungkin Bersikap Win-Win dalam Memutuskan Gugatan

Dari sembilan hakim, saya melihat cuma sisa Saldi Isra yang progresif. Dulu ada juga (I Dewa) Gede Palguna. Sekarang pengganti Palguna juga orangnya pemerintah

Silakan Ajukan Uji Materi bila Merasa tidak Puas

DPR dan pemerintah sangat serius mempertarungkan pemikiran terbaik untuk bangsa. Sangat disayangkan jika hasil perdebatan tersebut malah dicederai dengan berkembangnya hoaks

Hakim Konstitusi Tentukan Nasib UU Ciptaker

Pengajuan gugatan ke MK hendaknya tidak terpaku pada uji materi. Justru uji formal memiliki  peluang lebih kuat.

DPR Lebih Transparan dan Dialogis

Ada proses Rapat Dengar Pendapat (RDP), dimulai 14 April sampai 20 Mei. Kita juga melibatkan pihak yang berkaitan langsung dalam RUU ini, salah satunya pihak buruh. Bahkan,

Jangan hanya Akomodasi Kepentingan Elite

Kecenderungan pembahasan cepat ini mulai sejak akhir periode lalu, saat DPR membahas revisi UU KPK dengan cepat. Ini menjadi semacam tren sejak 2019, sampai sekarang ada upaya

Target Prolegnas masih Utopis

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) disusun dalam periode satu tahun. Pasalnya, kebutuhan hukum dalam setiap  tahun terus berubah.

Hukum Mesti Tegak di Bumi Cendrawasih

Beberapa waktu yang lalu, tepatnya antara tanggal 17 sampai 19 September telah tewas penduduk sipil dan anggota TNI di Intan Jaya, Papua. Ini menimbulkan banyak perdebatan di tengah masyarakat

Kondisi di Papua semakin Menurun

Investigasi ini tidak boleh tertutup, harus diberitahukan hasilnya secara terbuka kepada publik terutama keluarga korban. Keluarga korban memiliki hak untuk mengetahui kebenaran, hak atas

TGPF Politis dan Selamatkan Pemerintah

Masuknya anggota TNI, BIN, dan Polri di dalam tim tersebut diduga akan menyebabkan kerja tim menjadi tidak independen.

MA bukan semata Beri Korting Hukuman

Tidak tepat kalau dikatakan PK itu memotong masa tahanan atau memberikan diskon. Kita lihat MA sudah mencari kebenaran substantif. Jadi, harusnya yang dipertanyakan

KY Investigasi Berdasar Laporan

KPK mencatat ada sekitar 20 terpidana korupsi yang hukumannya dipotong dalam periode 2019-2020. Bagaimana Komisi Yudisial (KY) melihat putusan Mahkamah Agung

Uluran Tangan Wakil Tuhan kepada Koruptor

MA mengklaim justru jumlah kasus PK yang dikabulkan lebih sedikit daripada  PK yang ditolak MA.

Harus Seizin Kepolisian dan Gugus Tugas

Konon katanya akan ada perppu kampanye di masa pandemi itu akan lebih baik karena acuan kami ke perppu yang perspektifnya ialah penyelenggaraan yang sehat di masa kampanye ini.

Tunda Pilkada bukan Gagal Berdemokrasi

Setidaknya kita punya waktu yang lebih panjang untuk mempersiapkan penyelenggaraan pilkada. Kita lebih siap secara regulasi. Menunda pilkada bukan berarti kita gagal berdemokrasi.

Menanti Sanksi Tegas untuk Pelanggar Protokol

Diskualifikasi dalam pilkada menjadi pilihan sanksi paling tegas bagi pasangan calon yang melanggar protokol kesehatan.

Transparansi Penggunaan Influencer

Ketika kami melakukan crosscheck terhadap beberapa kementerian, ternyata penggunaan influencer itu tidak dimasukkan di laporan tersebut.

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah

Jika dalam perjalanan ada influencer yang melanggar hukum, tentu harus diproses sesuai aturan yang ada.

Jembatan Komunikasi yang Dipertanyakan

Pemerintah diminta untuk transparan mengenai penggunaan infl uencer dalam penyampaian kebijakan dan anggaran pembiayaan.

Parlemen Tolong Bekerja Serius

Faktanya baru satu RUU Prolegnas yang disahkan DPR, yakni RUU Minerba. Enam RUU lain yang disahkan DPR ialah RUU Kumulatif Terbuka, pengesahan perppu,

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

Putusan MK No.135/2024 Akibatkan Turbulensi Konstitusional

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia