Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
BAGAIMANA perjalanan penggodokan RUU Cipta Kerja?
Perjalanan pembahasan RUU Cipta Kerja selama delapan bulan penuh dengan perdebatan. Mulai hal-hal teknis penulisan kata, kalimat, tanda baca, dan lainnya hingga substansi materi RUU.
Semua anggota fraksi pada saat penggodokan aktif menyatakan pendapat?
Di sana semua anggota DPR menyampaikan pikiran dengan berbagai perspektif, bahkan tidak jarang hingga landasan filosofis. Perdebatan ini dilakukan dengan keras. Namun, (itu) tetap dalam koridor musyawarah untuk mufakat. Tidak ada satu pun keputusan dari Panitia Kerja RUU Cipta Kerja yang diambil berdasarkan voting.
Apakah dapat dipastikan semua yang termuat di RUU berdasarkan pengkajian yang cermat?
DPR dan pemerintah sangat serius mempertarungkan pemikiran terbaik untuk bangsa. Sangat disayangkan jika hasil perdebatan tersebut malah dicederai dengan berkembangnya hoaks demi kepentingan politis tertentu. Kita mau membangun landasan bagi bangsa ini untuk menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih variatif. Jangan malah dibuat narasi seolah ini bakal menjadi malapetaka hanya karena ada satu-dua hal yang perlu dikritik. Kita harus membiasakan diri untuk ber posisi secara jujur, terbuka, dan adil sejak dalam pikiran.
Lalu apa pandangan Anda melihat gelombang penolakan?
Saya kira pemikiran kelompok-kelompok yang mengkritik UU Cipta Kerja itu sangat bagus dan layak menjadi amunisi untuk mengkritik secara formal apa yang telah disahkan DPR dan pemerintah. Pemikiran bagus itu akan menjadi daya dobrak yang baik jika nanti digunakan untuk menguji konsistensi UU Cipta Kerja dengan UUD 1945.
Apa harapan Anda kepada publik yang menolak?
Tunggu saja dahulu UU yang disahkan secara politik ini menjadi dokumen resmi negara dan diumumkan kepada publik. Setelah itu, silakan ajukan judicial review jika merasa tidak puas dengan isi yang ada karena itu adalah salah satu mekanisme formal yang disediakan di dalam negara demokrasi yang kita sepakati bersama.
Jangan pula kita teruskan menyebarkan penyesatan informasi dan hoaks. Duduk bersama, berdialoglah. Dengan itu, kita bisa membangun peradaban yang lebih mencerdaskan. (Sru/P-2)
Penempatan polisi aktif di jabatan sipil telah dikoreksi oleh MK.
Polemik mengenai penugasan anggota Polri di jabatan sipil tidak boleh hanya dibebankan kepada Kapolri.
Cucun menegaskan pihaknya enggan terlibat dalam urusan internal PBNU.
WAKIL Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong mengapresiasi sikap Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang meminta maaf terkait polemik pernyataan soal tanah menganggur bisa disita negara
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya terhadap UU Cipta Kerja menegaskan negara tidak boleh mempidanakan masyarakat adat atau lokal yang hidup turun-temurun di kawasan hutan
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masyarakat adat yang tidak bisa dikriminalisasi atau dikenakan norma pidana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, menjadi sinyal positif.
Pendekatan omnibus sebenarnya tidak dilarang sepanjang digunakan untuk mengatur hal-hal yang sejenis.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menanggapi keterangan Komnas HAM terkait potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Ada pula tantangan untuk memastikan para pencipta lagu dan musisi mendapatkan royalti dari penggunaan karya cipta mereka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved