Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
DI tengah tekanan publik dan pemerintah, bagaimana MK memutus uji materi UU Cipta Kerja?
Menurut saya, MK akan bersikap win-win, ada sebagian yang dibatalkan dan sebagian yang dipertahankan. Karena melihat komposisi hakim MK saat ini, kecil kemungkinan dia akan melawan pemerintah. Dari sembilan hakim, saya melihat cuma sisa Saldi Isra yang progresif. Dulu ada juga (I Dewa) Gede Palguna. Sekarang pengganti Palguna juga orangnya pemerintah. Ini dari sisi politik yudisialnya. Tapi kalau dari sisi legalnya, dari proses formal, jelas UU ini harusnya batal demi hukum.
Kira-kira poin mana saja yang mungkin dibatalkan MK sebagai jalan tengah?
UU Ciptaker banyak membatalkan pasal yang memuat perlindungan. Misalkan tentang outsource (alih daya), pasal yang membatasinya dicabut. MK bisa mem- batalkan pasal pen cabutannya dan mengembalikan batasan outsource.
Apakah mungkin untuk pasal-pasal krusial yang dibatalkan MK, nantinya pemerintah dan DPR membuat kembali?
Sangat mungkin, apalagi kalau putusannya kurang jelas, nanti pemerintah melakukan pengaturan pada level PP (peraturan pemerintah). Sering begitu.
Ada yang berpendapat MK seperti tempat pembuangan akhir penyelesaian masalah undang-undang. Bagaimana pendapat Anda?
Betul karena yang berkuasa saat ini punya paradigma bahwa pelibatan rakyat cukup di pemilu. Tapi demokrasi tidak begitu. Rakyat tidak memberi cek kosong. Dalam literatur ilmu politik (rakyat) sebagai kontrol agenda, termasuk pelibatan dalam perumusan kebijakan pembuatan undang-undang.
Bagaimana dengan MK?
MK harus mulai memutus uji formal, dengan membatalkan undang-undang yang dibuat tanpa proses ini. Menurut saya, undang-undang yang dibuat selama pandemi itu inkonstitusional karena partisipasi masyarakat sangat terbatas. Jika MK sudah berani memutus uji formal, mudah-mudahan DPR dan pemerintah jadi lebih mau mendengar masyarakat dalam prosesnya.
Sementara ini MK belum pernah mengabulkan permohonan uji formal, membatalkan undang-undang karena cacat prosedur. (Sru/P-2)
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Diharapkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat memberikan atensi mengingat pesan Presiden Prabowo yang menekankan setiap pejabat harus berperilaku hidup sederhana.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Objek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
PENAIKAN rerata Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 yang ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% tak akan berdampak banyak pada peningkatan kesejahteraan buruh atau masyarakat
Pihaknya bakal mematuhi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 168/PUU-XX1/2023 yang memerintahkan agar kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja
Kenaikan upah pada 2025 diyakini akan menentukan perekonomian di tahun depan.
Terdapat beberapa hal yang dibicarakan dari dialog tersebut, di antaranya terkait tidak adanya kewajiban untuk menetapkan kenaikan upah minimum 2025 pada 21 November 2024
Aturan mengenai upah minimum pekerja belum dapat dipastikan kapan akan terbit. Itu karena formulasi penghitungan upah masih dalam pembahasan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyambut baik sikap pemerintah yang responsif terhadap putusan MK soal UU Cipta Kerja
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved