Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGADAAN mobil dinas untuk pimpinan KPK ditinjau ulang. Bagaimana menurut ICW?
Kami beranggapan pernyataan KPK multitafsir karena tetap membuka ruang untuk rencana tersebut tetap dilanjutkan. Kami berpendapat, lebih baik fasilitas mobil bagi pimpinan ataupun jabatan tertentu sebaiknya dibatalkan.
Kenapa?
Indikatornya, pertama KPK bekerja mengendepankan nilai kesederhanaan dan integritasi, juga lembaga lain. Niat untuk mendapatkan fasilitas negara harus dibarengi dengan kualitas kinerja, sampai saat ini publik tidak melihat adanya kualitas kerja dari periode 2009-2023. Dalam PP
2015, tentang hak-hak dari pimpinan KPK salah satunya mendapatkan tunjangan transportasi. Jadi untuk apa mendapatkan fasilitas mobil dinas lagi.
Pengadaan dan standardisasi mobil dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/2015. Apabila disetujui, bisakah pejabat menurunkan spesifikasinya atau menolak?
Sebenarnya (usulan) ini lahir dari niat pimpinan KPK. Harusnya ketika meminta dibatalkan, pengadaan mobil ini pasti akan dihentikan, terlebih Dewan Pengawas sudah bersuara bahwa mereka menolak.
Pengadaan mobil dinas untuk pejabat dianggap terlalu mewah dari spesifikasinya. Apa wajib pejabat menggunakan mobil dinas karena sudah ada aturannya atau opsional? Lalu, bagaimana praktik di negara lain?
Aku belum cek kalau untuk praktik di negara lain, tapi seharusnya tidak usah kalau tidak dibutuhkan sekali. Misalnya, untuk pimpinan KPK sudah ada tunjangan transportasi karena sudah dianggarkan melalui peraturan pemerintah, untuk apa ada mobil dinas.
Pengadaan mobil dinas selalu mendapat sorotan dari masyarakat. Sebenarnya bagaimana masyarakat sipil melihat polemik ini?
Kalau pengadaan mobil dinas sudah dilakukan dengan kajian yang lengkap, bahwa dibutuhkan dengan spesifikasi tertentu, misalnya untuk keamanan (bagi kepala negara) dan lain-lain, itu tidak masalah. Namun, saat pandemi seperti ini, ketika ekonomi masyarakat banyak jatuh porak-poranda, lembaga antirasuah menginginkan fasilitas mobil mewah itu cukup janggal. Ketika ada kajian dan situasinya normal tidak masalah, tetapi untuk saat ini tidak tepat. Kalau malah dianggarkan mobil mewah untuk itu menunjukkan hal yang sebaliknya. (Ind/P-5)
SETELAH melalui polemik internal dan aksi massa yang menuntut pembenahan, Yayasan Rumah Sakit Islam (RSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan pergantian dalam struktur pengurus
Penempatan jumlah prajurit TNI bakal menyesuaikan kebutuhan masing-masing satuan kejati dan kejari.
Diharapkan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi dapat memberikan atensi mengingat pesan Presiden Prabowo yang menekankan setiap pejabat harus berperilaku hidup sederhana.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Objek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi.
KEMENTERIAN Kesehatan mengungkapkan rasa syukurnya karena polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Budi Santoso selesai.
Diary, merek perawatan kulit (skin care) asal Bekasi, sukses menembus pasar Vietnam dan Jepang berkat inovasi produk, strategi digital, dan semangat pantang menyerah.
Produksi masker ini. bersamaan dengan produk lain seperti kopi, keripik udang dan coklat lokal membawa Worcas mendapatkan perhatian pasar domestik internasional.
Tahun 2020, sepasang peneliti India mengklaim lockdown global selama pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan suhu permukaan bulan.
Jumlah wisman yang datang langsung ke Bali pada Januari-November 2023 sebanyak 5.782.260 kunjungan, sementara pada periode yang sama tahun 2019 sebanyak 5.722.807 kunjungan.
KETUA Satgas Covid-19 PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan mengungkapkan bahwa human metapneumovirus atau HMPV tidak berpotensi menjadi pandemi seperti yang terjadi pada covid-19.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun kembali mengungkit pandemi Covid-19 pada debat kedua Pilkada Jakarta 2024, Minggu (27/10) malam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved