Senin 26 Oktober 2020, 04:15 WIB

Pengadaan Mobil Dinas Selalu Menuai Polemik

Ind/P-5 | Politik dan Hukum
Pengadaan Mobil Dinas Selalu Menuai Polemik

DOK MI/BARY
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana

 

PENGADAAN mobil dinas untuk pimpinan KPK ditinjau ulang. Bagaimana menurut ICW?

Kami beranggapan pernyataan KPK multitafsir karena tetap membuka ruang untuk rencana tersebut tetap dilanjutkan. Kami berpendapat, lebih baik fasilitas mobil bagi pimpinan ataupun jabatan tertentu sebaiknya dibatalkan.

Kenapa?

Indikatornya, pertama KPK bekerja mengendepankan nilai kesederhanaan dan integritasi, juga lembaga lain. Niat untuk mendapatkan fasilitas negara harus dibarengi dengan kualitas kinerja, sampai saat ini publik tidak melihat adanya kualitas kerja dari periode 2009-2023. Dalam PP
2015, tentang hak-hak dari pimpinan KPK salah satunya mendapatkan tunjangan transportasi. Jadi untuk apa mendapatkan fasilitas mobil dinas lagi.

Pengadaan dan standardisasi mobil dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/2015. Apabila disetujui, bisakah pejabat menurunkan spesifikasinya atau menolak?

Sebenarnya (usulan) ini lahir dari niat pimpinan KPK. Harusnya ketika meminta dibatalkan, pengadaan mobil ini pasti akan dihentikan, terlebih Dewan Pengawas sudah bersuara bahwa mereka menolak.

Pengadaan mobil dinas untuk pejabat dianggap terlalu mewah dari spesifikasinya. Apa wajib pejabat menggunakan mobil dinas karena sudah ada aturannya atau opsional? Lalu, bagaimana praktik di negara lain?

Aku belum cek kalau untuk praktik di negara lain, tapi seharusnya tidak usah kalau tidak dibutuhkan sekali. Misalnya, untuk pimpinan KPK sudah ada tunjangan transportasi karena sudah dianggarkan melalui peraturan pemerintah, untuk apa ada mobil dinas.

Pengadaan mobil dinas selalu mendapat sorotan dari masyarakat. Sebenarnya bagaimana masyarakat sipil melihat polemik ini?

Kalau pengadaan mobil dinas sudah dilakukan dengan kajian yang lengkap, bahwa dibutuhkan dengan spesifikasi tertentu, misalnya untuk keamanan (bagi kepala negara) dan lain-lain, itu tidak masalah. Namun, saat pandemi seperti ini, ketika ekonomi masyarakat banyak jatuh porak-poranda, lembaga antirasuah menginginkan fasilitas mobil mewah itu cukup janggal. Ketika ada kajian dan situasinya normal tidak masalah, tetapi untuk saat ini tidak tepat. Kalau malah dianggarkan mobil mewah untuk itu menunjukkan hal yang sebaliknya. (Ind/P-5)

Baca Juga

Antara

Berkas Gratifikasi Rachmat Yasin Diserahkan ke Jaksa KPK

👤Cahya Mulyana 🕔Senin 30 November 2020, 15:52 WIB
"Dalam waktu 14 hari kerja,JPU akan segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor)....
Antara

Pinangki Kerap ‘’Bolos Kerja’’ Selama di Kejaksaan

👤Sri Utami 🕔Senin 30 November 2020, 14:28 WIB
Terdakwa Pinangki Sirna Malasari selama bertugas di kejaksaan kerap ‘’bolos kerja’’ dan pernah dijatuhi sanksi...
Antara

Presiden: Tugas Kepala Daerah Lindungi Warganya

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Senin 30 November 2020, 14:06 WIB
"Tugas kepala daerah adalah melindungi keselamatan warganya dan juga sudah saya sampaikan, keselamatan rakyat adalah hukum...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya