Rabu 02 Desember 2020, 02:50 WIB

DPR Merespons Dinamika Publik

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
DPR Merespons Dinamika Publik

MI/ADI MAULANA
Achmad Baidowi Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

 

APA fokus utama Baleg dalam penyusunan Prolegnas 2021?

Kita memprioritaskan RUU 2020. Jadi, yang sudah masuk Prolegnas Prioritas 2020 akan dimasukkan kembali di Prolegnas 2021, kecuali yang sudah tidak disepakati seperti RUU Bank Indonesia (BI), (RUU) Ketahanan Keluarga yang mayori tas fraksi tidak menghendaki. Kemudian RUU KUHP dan Pema syarakatan meskipun carry over, kita sepakat juga tidak masuk Prolegnas 2021.

 

Progres RUU yang tertunda di 2020 sampai di mana?

Sudah memasuki pembahasan dan harmonisasi. Akan dilanjutkan tahapannya di Prolegnas 2021.

 

Bagaimana nasib RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS)?

RUU PKS diajukan kembali untuk 2021, tinggal kesepakatan pleno seperti apa. Akan tetapi, kalau melihat kecenderungannya, semua fraksi tidak ada yang menolak.

Meskipun ada, itu lebih kepada harapan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama terkait dengan peraturan di RUU ini.

 

Apakah ada usul mengenai omnibus law lain yang akan dibahas di Prolegnas 2021?

Ada, omnibus law terkait sektor penguatan keuangan itu yang di ajukan Komisi XI. Di dalamnya dibahas OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI, dan sektor keuangan lainnya.

 

Bagaimana seleksi dari RUU di Prolegnas 2021, apakah melibatkan publik?

Semua yang masuk RUU itu harus didahului naskah akademik dan RUU-nya untuk masuk Prolegnas Prioritas 2021. Tinggal yang mengusulkan itu yang menyiapkan naskah akademiknya.

 

Dari 60-an RUU, saat ini mengerucut akan menjadi 36 RUU, apakah itu sudah final?

Terkait dengan apakah penyusunan, itu tetap mengutamakan 2020 dan usul baru pun kita tampung untuk merespons dinamika di masyarakat dan mengikuti perkembangan dan aspirasi masyarakat.

 

Apa saja RUU yang dijagokan DPR untuk masuk prolegnas dan selesai di 2021, apakah itu berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi dan penanggulangan covid-19?

Ya, mungkin omnibus law penguatan sektor ketahanan dan usul pemerintah RUU terkait dengan wabah yang masuk prioritas 2021. Keduanya hasil diskusi kesepakatan dan urgensinya juga karena ada usul. (Cah/P-2)

Baca Juga

Antara/Idhad Zakaria

Penyidikan Kasus HAM Paniai Diminta Transparan 

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:15 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM itu menilai pembentukan tim penyidik Kejagung itu sebagai langkah yang baik. Namun, ia menyoroti unsur masyarakat...
Ilustrasi

Tokoh Non-Parpol Punya Elektabilitas Tinggi, Butuh Logistik kuat Untuk Nyapres 

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 23:00 WIB
Figur kuat non-parpol dinilai sangat memahami betul bahwa elektabilitas mereka akan sia-sia apabila tidak mendapatkan restu dari...
MI/Susanto

Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Siapkan Lagi UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 

👤Dhika Kusuma WInata 🕔Sabtu 04 Desember 2021, 22:00 WIB
"Pemerintah juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekarang ini sedang menyiapkan rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya