Berita Terbaru Pileg 2019 Hari Ini

Tokoh Agama Jadi Tumpuan

Masyarakat harus diberi pemahaman bahwa perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam kontestasi pemilu. Jangan sampai persatuan bangsa dikorbankan.

Ramai-Ramai Mentahkan SBY

PDIP menyebut Susilo Bambang Yudhoyono hanya memikirkan kepentingannya dan fokus masa depan AHY ketika berbicara koalisi.

KPU Pertimbangkan Opsi Revisi PKPU tentang Caleg

Proses meneliti, mempelajari, memahami, sampai mengeksekusi keputusan MK tentang syarat menjadi anggota DPD harus dilakukan segera agar semua tidak terlambat mengikuti tahapan Pemilu 2019.

Dua Periode Roh Reformasi

Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden hendaknya tidak hanya dilihat secara tekstual, tetapi juga latar belakangnya.

Koalisi Jokowi Tunjukkan Soliditas

Pertemuan antara SBY dan Zulkifl i Hasan belum membahas isu koalisi kedua partai, tetapi soal politik kebangsaan dan situasi terkini.

Survei: PDIP, Golkar, dan Gerindra Tertinggi

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di posisi ketujuh dengan elektabilitas sebesar 3,8%, Perindo 3,1%, NasDem 3%, dan PAN 2,1%. Meski masih berada di angka 3 persen, Rully menilai keempat partai itu masih berpeluang lolos parliamentary threshold (PT).

PDIP DIY akan Tanya Kadernya yang Maju ke Pemilihan DPD

Saat ini, tercatat salah satu pengurus DPD PDIP DIY yaitu Yohanes Widi Praptomo yang telah mendaftar untuk maju dalam pemilihan DPD dari DIY.

Pembatasan Kekuasaan Pilar Demokrasi

Pasal 7 UUD 1945 dan Pasal 169 huruf (n) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan hasil dari sebuah proses sejarah bangsa untuk sepakat tidak mengulang kesalahan di masa lalu.

Bacaleg Eks Napi Korupsi Sempat Kantongi Surat Keterangan tidak Pernah Dihukum

Bacaleg itu berasal dari Partai Berkaya dan Partai Demokrat.

Presiden Ingatkan soal Netralitas

Badan Pengawas Pemilu melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa pada pilkada serentak 2018 terdapat 721 pelanggaran terkait dengan netralitas yang dilakukan aparatur sipil negara.

Parpol Dinilai tak Serius Menandatangani Pakta Integritas

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyangkan hal ini. Bawaslu menilai pencalonan eks napi korupsi sebagai bacaleg menandakan partai politik tak serius mematuhi pakta integritas yang sudah ditandatangani. 

Bawaslu Minta Jokowi Pastikan ASN dan TNI/Polri Netral Saat Pemilu

Bawaslu menilai, netralitas para pihak penting untuk menjaga kualitas dan integritas proses dan hasil pemilu.

KPU Tunggu Salinan Putusan MK Terkait DPD

KPU memastikan akan menambah klausul berupa surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan fungsionaris maupun pengurus partai.

Fatal jika MK Kabulkan Gugatan Perindo

Menteri Jadi Caleg Parpol Dicap Gagal

Dengan mencalonkan kader yang jadi menteri sebagai anggota legislatif, parpol tak sepenuhnya mendistribusikan kader. Parpol hanya mementingkan hasil Pileg 2019.

Koalisi Jokowi Sepakati Satu Nama

Koalisi enam partai politik memastikan akan tetap mengusung Joko Widodo di Pilpres 2019, apa pun yang terjadi.

Bakal Calon DPD RI Provinsi Babel, 1 Gagal 14 Belum  Menenuhi Syarat

Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung (Babel). Davitri mengatakan dokumen pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon diverifikasi sesuai ketentuan PKPU Tahun 2018. Pihaknya pun telah menetapkannya sesuai dengan yang tertuang dalam berita acara yang di serahkan kepada bakal calon DPD. 

Coret Mantan Napi Koruptor, Sikap KPU Sudah Tepat

Pasalnya, saat ini ketentuan PKPU No 20 Tahun 2017 terkait pelarangan mantan napi koruptor tersebut sudah sah dan mengikat secara hukum setelah sebelumnya diundangkan. Oleh karena itu sudah seharusnya KPU tegas secara sikap dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.

Menjadi Caleg dari Partai Lain, PDIP dan Gerindra PAW Anggota di DPRD

Tiga Anggota DPRD yang akan menjalani proses pergantian tersebut. Dua berasal dari PDIP dan satu dari Gerindra. Ketiganya saat ini tercatat sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Pemilu 2019 yang telah didaftarkan oleh Partai Golkar ke KPU Purwakarta, Jawa Barat.

Syarat Pendaftaran Belum Lengkap, KPU NTT Kembalikan Dokumen Bacaleg

Sesuai hasil verifikasi yang dilakukan KPU, banyak berkas tidak lengkap sesuai persyaratan, seperti bacaleg tidak mengisi riwayat pendidikan, dan ada berkas yang diserahkan tidak sesuai format KPU.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia