Ramai-Ramai Mentahkan SBY

PERNYATAAN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa Partai Demokrat tak bergabung dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo karena faktor Megawati Soekarnoputri dimentahkan kubu PDIP. Itu pun disertai bantahan bahwa dia menyodorkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai cawapres untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019.

"Saya harus katakan, tampaknya ada hambatan untuk ada dalam koalisi (pendukung Jokowi). Tapi karena melihat realitas hubungan dengan Ibu Mega masih belum pulih, masih ada jarak di situ," ujar SBY seusai menerima Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediamannya di Jakarta, Rabu (25/7).

Presiden Ke-6 RI itu juga menegaskan tak pernah menawarkan AHY sebagai cawapres dalam beberapa pertemuan dengan Jokowi sebagai syarat dukungan, seperti yang pernah disampaikan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Dia memperingatkan Romy untuk berhati-hati mengeluarkan pernyataan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut SBY hanya memikirkan kepentingannya ketika berbicara koalisi. "Gagal-tidaknya koalisi Pak SBY dan Partai Demokrat lebih karena kalkulasi yang rumit yang dilakukan Pak SBY, yang hanya fokus dengan masa depan Mas AHY."

Dia meminta SBY berpikir logis dengan tidak memaksakan AHY menjadi penerus karier politiknya dan tidak menyalahkan pihak lain termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Kalau tidak bisa berkoalisi dengan Pak Jokowi karena sikapnya yang selalu ragu-ragu, sebaiknya introspeksi dan jangan bawa nama Ibu Mega."

Secara terpisah, Romy pun berkukuh menyebut bahwa SBY memang menyodorkan AHY untuk dijadikan cawapres sebagai syarat bergabung dengan koalisi Jokowi.

"Informasi itu berkategori A1 dan saya nilai maksud SBY tersebut adalah hal yang wajar saja. Tidak merupakan keinginan yang berlebihan," ujarnya lewat pesan singkat.

Partai-partai lain termasuk PPP, sambung Romy, juga melakukan hal serupa, yakni menawarkan figur cawapres dengan kelebihan masing-masing. "Statusnya untuk didiskusikan, bukan target tunggal."

Sekjen Partai NasDem Jhonny G Plate mengatakan sama sekali tak ada alasan bagi Jokowi ataupun parpol anggota koalisi untuk menyulitkan pihak lain yang ingin bergabung. "Komunikasi di antara enam parpol koalisi Jokowi berjalan dengan baik karena sadar mendukung tanpa mengharapkan timbal balik dari Presiden. Jika SBY tidak bisa menyesuaikan dengan suasana itu, tentu menjadikannya sebagai rintangannya sendiri," paparnya.

Politik narasi

Dalam penilaian ahli komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad, SBY memainkan politik narasi yang efeknya dirasakan pemilih. "Dia ingin menunjukkan argumen yang logis di mata publik. Namun, secara pendekatan emosional, itu justru kurang bagus. Kurang menggigit, atau istilahnya kurang atraktif."

Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menegaskan apa yang disampaikan SBY merupakan fakta. Dia juga membantah anggap-an bahwa SBY terlalu baper. Justru sebaliknya, SBY tidak ingin mengganggu kenyamanan Megawati dan Jokowi. "Bu Mega itu tidak mau ada dua matahari di sana. Kalau ada SBY di sana, nanti lama-kelamaan koalisi malah pindah ke SBY dan justru Bu Mega yang baper," cetusnya.

Terkait dengan upaya merajut koalisi untuk Prabowo Subianto, SBY akan bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman dalam waktu dekat. Menurut Wasekjen PKS Abdul Hakim, tujuan pertemuan itu memperkukuh kebersamaan dan meningkatkan kualitas konsolidasi demokrasi menuju Pilpres 2019. "Sedang penjadwalan oleh kedua belah pihak. Tunggu waktu yang cocok." (Uta/Dro/X-8)