Parpol Dinilai tak Serius Menandatangani Pakta Integritas

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mencoret lima bakal calon anggota legislatif DPR. Kelimanya memiliki riwayat hukum kasus korupsi. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyangkan hal ini. Bawaslu menilai pencalonan eks napi korupsi sebagai bacaleg menandakan partai politik tak serius mematuhi pakta integritas yang sudah ditandatangani. 

"Ya, ini membuktikan partai politik tak sepenuhnya menjalankan pakta integritasnya," kata Komisioner Bawaslu, M Afifuddin, Selasa (24/7).

Bawaslu beberapa waktu lalu gencar mendatangi pengurus-pengurus partai politik peserta pemilu untuk menyosialisasikan soal pakta integritas. Pada kesempatan itu, Bawaslu menyodorkan dokumen pakta integritas yang harus ditandatangani oleh ketua umum parpol dan sekjen. 

Partai politik, lanjut Afif, seharusnya mematuhi pakta integritas itu dengan serius. 

"Kalau mereka memang mematuhi pakta integritas, tak ada caleg mantan narapidana koruptor (yang dicalonkan)," tandas Afif. 

Namun begitu, Afif mengatakan Bawaslu tetap akan menerima permohonan sengketa bagi bacaleg atau partai politik yang tidak puas dengan hasil verifikasi KPU. Semua permohonan yang masuk akan diproses sesuai aturan. 

"Kalau ada yang tidak puas dan (mengajukan) sengketa ya kita lalui jalurnya," tutur dia. 

Sebelumnya, KPU telah merampungkan berkas verifikasi bakal calon anggota legislatif DPR dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019. Dari data yang masuk, lima bacaleg tak lolos karena berstatus mantan narapidana kasus korupsi. 

"Ditemukan lima bakal caleg pernah terkena tindak pidana korupsi. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (21/7) malam. (Medcom/OL-3)