Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
MENDEKATI waktu pendaftaran capres dan cawapres dalam Pilpres 2019, koalisi pendukung Joko Widodo semakin menunjukkan soliditas. Selain nama Jokowi sebagai capres tanpa reserve, koalisi juga sudah menyepakati satu nama cawapres.
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, menilai saat ini koalisi Jokowi ialah koalisi yang paling siap dan semakin solid dalam menghadapi Pilpres 2019.
"Dari segi capres sudah jelas Jokowi dan dari cawapres sudah di-amankan dalam pertemuan di Istana Bogor sehingga peluang adanya perpindahan anggota partai sangat kecil," papar Pangi, tadi malam.
Sebaliknya, koalisi calon penantang Jokowi yang diinisiasi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan para pendukungnya justru dinilai masih mencari bentuk.
"Jika koalisi Prabowo tidak mengambil cawapres dari PKS, peluang partai tersebut hengkang ke kubu seberang sangat besar. Jika AHY diambil sebagai capres oleh Prabowo, saya sangat yakin PKS tidak akan siap dengan situasi tersebut. Saya yakin PKS akan hengkang sebab PKS sudah sangat yakin bahwa Prabowo akan mengambil calon dari PKS," terang Syarwi.
Senada, pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari melihat Prabowo masih berusaha menyatukan partai-partai politik yang ada di dalam kubunya. Upaya tersebut, menurut Qodari, masih harus terus dilakukan Prabowo.
"Prabowo bisa membangun koali-si besar yang di dalamnya ada PAN, PKS, Gerindra, dan mungkin Demokrat. Akan tetapi, bisa juga gagal sehingga Prabowo harus memilih salah satu untuk dijadikan wakilnya. Pemilihan wakilnya sendiri akan bergantung pada perhitungan politik dari Prabowo," terang Qodari.
Komunikasi
Sehari sesudah menerima Prabowo, SBY disambangi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, tadi malam.
Dalam jumpa pers seusai pertemuan, SBY menyatakan dukung-annya terhadap Prabowo pada Pilpres 2019. "Kalau Pak Prabowo yang kita dukung sebagai capres, beliau yang menentukan (cawapres)."
Namun, SBY menegaskan Demokrat tidak menyodorkan nama cawapres kepada Prabowo. "Silakan cek ke Pak Prabowo. Kalau kita cocok berjodoh dan ditakdirkan untuk berkoalisi, Pak Prabowo sebagai capres yang menyampaikan kepada kami siapa cawapres yang dipilih."
Zulkifli Hasan mengatakan dalam pertemuan itu belum dibahas soal koalisi di antara kedua partai. "Yang kami bahas soal politik kebangsaan. Tentang situasi terkini."
Tak banyak yang disampaikan Zulkifli soal pertemuannya dengan SBY. Ia hanya mengatakan PAN sepakat membangun komunikasi lebih intensif dengan Demokrat.
Di luar pertemuan dengan Zulkifli Hasan, SBY dalam sesi terpisah menjelaskan yang ia maksud sebagai hambatan yang dialami Demokrat untuk masuk ke koalisi Jokowi.
Menurutnya, hambatan itu terletak pada hubungannya yang belum pulih dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Saya harus katakan, tampaknya ada hambatan dari Demokrat untuk ada dalam koalisi. Namun, karena melihat realitas hubungan dengan Ibu Mega masih belum pulih, masih ada jarak di situ," ujar SBY.
Sebelumnya, kader PDIP yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku tidak tahu rintangan apa yang dimaksud SBY. "Mungkin SBY yang tahu. Kalau ada rintangan, nah itu harusnya diselesaikan," tegas Pramono. (Pol/X-6)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved