Presiden Ingatkan soal Netralitas

PRESIDEN Joko Widodo mendukung gagasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk membentuk forum bersama antara penyelenggara pemilu, aparatur sipil negara, TNI, dan Polri sebelum dan pada saat pelaksanaan Pemilu 2019. Forum itu bertujuan mencegah pelanggaran netralitas dalam pemilu.

"Presiden merespons, dan akan membuat forum agar kami bisa melakukan tracking untuk net-ralitas ASN, TNI, dan Polri," kata Ketua Bawaslu Abhan seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Menurut dia, Jokowi sangat menekankan kepada penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum maupun Bawaslu untuk netral saat pemilu. Selain penyelenggara pemilu, imbuh Abhan, Presiden juga ingin agar ASN, TNI, dan Polri benar-benar menjaga netralitas.

Menurut Abhan, netralitas dari semua pihak penting untuk menjaga kualitas dan integritas proses maupun hasil pemilu. Bawaslu, kata dia, memiliki sejumlah catatan dari pengawasan pilkada yang lalu terkait dengan netralitas ASN, TNI, dan Polri.

"Ada oknum dari kepolisian seperti kasus di Maluku. Kapolri sudah ambil tindakan tegas dengan mencopot oknum itu dari jabatan wakapolda," ungkapnya.

Ia menambahkan, kasus seperti itu perlu diantisipasi ketika memasuki Pileg dan Pilpres 2019. Jangan sampai kejadian serupa terulang. Ia menyebut total duga-an pelanggaran yang ditangani selama penyelenggaraan Pilkada 2018 sebanyak 3.567 kasus.

Perinciannya, 262 pelanggaran pidana, 990 pelanggaran administrasi, dan 685 pelanggaran lain. Selanjutnya, yang dinyatakan bukan pelanggaran 696 dan yang masih dalam proses 825. Dari jumlah tersebut, terdapat 721 pelanggaran netralitas ASN.

Ancaman siber

Kementerian Dalam Negeri menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menangkal ancaman siber saat kontestasi politik dalam pemilu berlangsung.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan ancaman siber terhadap proses pemilihan sangat tinggi. Terlebih, Indonesia akan menghadapi pilpres dan pileg serentak pada tahun depan, serta pilkada, pilpres, dan pileg serentak pada 2024.

"Tahap konsolidasi demokrasi ini final. Pilkada serentak sudah tiga periode. Tahun depan pileg dan pilpres serentak, lalu 2024 semua serentak. Kebetulan satu bulan lalu kami sudah diskusi intens ke BSSN untuk merancang (keamanan siber)," jelas Tjahjo.

Menurutnya, dalam diskusi menjaga keamanan siber tersebut pihaknya yakin penjagaan keamanan siber oleh BSSN akan maksimal. Hal itu terbukti tidak ada dokumen negara yang bocor selama 46 tahun ini.

"BSSN saya kira sudah punya alat dan sistem. Saya kira kesiap-an sudah ada. Terbukti sudah 46 tahun tidak pernah bocor. Nah, ini yang kita butuh," tandasnya.

Meski demikian, kata dia, masih perlu edukasi dari sisi sumber daya manusia guna menghadapi ancaman siber dewasa ini. Pasalnya, untuk mengawasi seluruh wilayah Indonesia diperlukan kerja sama dari berbagai pihak. (Put/P-2)