Headline
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo resmikan 80.000 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia.
Jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya seperti sekolah negeri, tidak akan dikenakan tarif PPN
“Kami mempertimbangkan untuk memperluas basis pengenaan PPN tetap dengan memperhatikan dengan kondisi yang ada saat ini,” ungkap Neilmaldrin Noor
Ketua FKP3 Aminullah, mengungkapkan dengan PPN yang lama saja (10%) para pedagang sudah sulit menjual barang-barangnya.
"(Draf) yang beredar PDF file, yang punya PDF file siapa? Kalau bukan komputernya yang menyimpan itu, kalau bukan konseptornya?," kata anggota Komisi XI DPR Misbakhun
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengatakan,sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk mengenakan pajak terhadap barang kebutuhan pokok rakyat, kesehatan dan pendidikan.
IKAPPI mencatat ada beberapa bahan pangan yang dalam dua hari terakhir ini mengalami kenaikan antara lain ayam yang biasanya Rp25 ribu/kg sampai Rp30 ribu/kg sekarang menyentuh Rp40 ribu/kg.
"Orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengonsumi barang/jasa yang tidak dikenai PPN".
Politikus Partai Golkar itu pun menyeret Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap bertanggung jawab atas wacana tersebut.
“Rakyat sedang susah, sembako dan pendidikan mau dipajaki. Partai Demokrat menolak keras."
Alih-alih meringankan beban rakyat, pengenaan PPN bahan pokok justru dinilai memberatkan beban rakyat selama pandemi
Pemerintah, tutur Anis, perlu kreatif dalam menciptakan peluang peningkatan penerimaan sektor perpajakan yang masih rendah.
Rencana pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap instansi pendidikan berpotensi mempengaruhi upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah selama ini.
Perhimpunan Pergerakan Indonesia memandang rencana pengenaan PPN untuk sembako dan sekolah adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya mengatakan fraksinya solid menentang rencana Kementerian di bawah Sri Mulyani tersebut.
SETELAH relaksasi PPnBM peningkatan terjadi cepat sekali, pemesanan Honda City Hatchback sejak pertama kali diluncurkan hingga saat ini mencapai 3.000 unit.
Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang kebutuhan pokok mendapat respons negatif dari para pedagang di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengecam rencana pemerintah yang memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok atau sembako.
Menurut Sri Mulyani, saat ini pemerintah tidak berada dalam posisi untuk menjelaskan secara menyeluruh terkait revisi UU KUP, yang memasukkan poin PPN sembako.
Pada 2016 rasio perpajakan berada di angka 10,37%, turun di 2017 menjadi 9,89%, naik di 2018 menjadi 10,24%, lalu turun di 2019 menjadi 9,76%, dan kembali turun di 2020 menjadi 8,33%.
PEMERINTAH berwacana untuk mengenakan PPN pada bahan pangan. Wacana ini jelas menjadi wacana kebijakan yang tidak manusiawi. Apalagi di tengah pandemi saat daya beli masyarakat anjlok.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved