Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
"PMK (Peraturan Menteri Keuangan) sektor otomotif dan properti sudah saya paraf, sekarang dalam proses pengundangan untuk mendapatkan nomor dari Kemenkumham,"
Selain insentif PPnBM mobil baru, Preside juga menyetujui pemberian insentif PPn properti
Pengenaan PPN akan menambah beban pada sekolah sebagai satuan pendidikan yang harus mandiri secara finansial meskipun berorientasi nirlaba.
"Insentif ini diberikan untuk PPN yang terutang atas sewa bulan Agustus 2021 sampai Oktober 2021 yang ditagihkan di bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan November 2021,"
Untuk barang dan jasa yang digunakan dan dibutuhkan masyarakat luas, lanjutnya, pemerintah akan mengenakan tarif PPN yang lebih rendah.
Omar menambahkan jumlah respons negatif publik tersebut 7 kali lipat lebih banyak dibandingkan respons positif.
Jasa pendidikan yang mengemban misi sosial, kemanusiaan, dan dinikmati oleh masyarakat banyak pada umumnya seperti sekolah negeri, tidak akan dikenakan tarif PPN
“Kami mempertimbangkan untuk memperluas basis pengenaan PPN tetap dengan memperhatikan dengan kondisi yang ada saat ini,” ungkap Neilmaldrin Noor
Ketua FKP3 Aminullah, mengungkapkan dengan PPN yang lama saja (10%) para pedagang sudah sulit menjual barang-barangnya.
"(Draf) yang beredar PDF file, yang punya PDF file siapa? Kalau bukan komputernya yang menyimpan itu, kalau bukan konseptornya?," kata anggota Komisi XI DPR Misbakhun
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengatakan,sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk mengenakan pajak terhadap barang kebutuhan pokok rakyat, kesehatan dan pendidikan.
IKAPPI mencatat ada beberapa bahan pangan yang dalam dua hari terakhir ini mengalami kenaikan antara lain ayam yang biasanya Rp25 ribu/kg sampai Rp30 ribu/kg sekarang menyentuh Rp40 ribu/kg.
"Orang yang mampu bayar justru tidak membayar pajak karena mengonsumi barang/jasa yang tidak dikenai PPN".
Politikus Partai Golkar itu pun menyeret Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap bertanggung jawab atas wacana tersebut.
“Rakyat sedang susah, sembako dan pendidikan mau dipajaki. Partai Demokrat menolak keras."
Alih-alih meringankan beban rakyat, pengenaan PPN bahan pokok justru dinilai memberatkan beban rakyat selama pandemi
Pemerintah, tutur Anis, perlu kreatif dalam menciptakan peluang peningkatan penerimaan sektor perpajakan yang masih rendah.
Rencana pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap instansi pendidikan berpotensi mempengaruhi upaya-upaya pemulihan yang telah dilakukan pemerintah selama ini.
Perhimpunan Pergerakan Indonesia memandang rencana pengenaan PPN untuk sembako dan sekolah adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Willy Aditya mengatakan fraksinya solid menentang rencana Kementerian di bawah Sri Mulyani tersebut.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved