Minggu 13 Juni 2021, 19:13 WIB

Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan Sebaiknya Dicabut

Selamat Saragih | Ekonomi
Rencana Pajak Sembako dan Pendidikan Sebaiknya Dicabut

Antara
Sejumlah warga antre membeli minyak goreng dan gula pasir dari lapak Bulog Subdivre Gorontalo di Pasar Mitra Tani di Kota Gorontalo, beberap

 

PEMERINTAH berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Termasuk penyedia atau pelayanan kesehatan dan pendidikan yang juga akan dikenakan PPN. Rencana pengenaan pajak itu tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang beredar di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya memahami bahwa saat ini beban keuangan negara semaki berat di tengah pandemi COVID-19. Sehingga, penerimaan negara mengalami defisit, termasuk penerimaan pajak pun tidak bisa mencapai target yang ditetapkan.

Namun, menurut Muzani, sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk mengenakan pajak terhadap barang-barang kebutuhan pokok rakyat. Termasuk rencana penerapan pajak terhadap jasa pelayanan kesehatan, pendidikan, dan beberapa sembako. Karena hal itu justru semakin membuat rakyat susah.

"Kami sangat mengerti situasi keuangan negara yang sedang berat, apalagi dalam situasi seperti pandemi sekarang ini yang menyebabkan target pajak tidak tercapai, sehingga penerimaan negara defisit," kata Muzani dalam keterangannya, Minggu (13/6/2021).

"Tapi kalau jalan keluarmya adalah memajaki barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan  kegiatan-kegiatan riil masyarakat, seperti beras, gula, garam, ikan, daging, sayur mayur dan juga pelayanan kesehatan dan pendidikan itu justru semakin membebani rakyat. Sehingga upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat," tambah Muzani.

Oleh karena itu, Muzani menyarankan agar pemerintah sebaiknya menerapkan objek pajak baru terhadap kegiatan-kegiatan atau barang-barang yang bukan menjadi prioritas kebutuhan rakyat. Misalnya, kata dia, menerapkan objek pajak terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan, dan korporasi lainnya.

"Terhadap upaya untuk meringankan beban keuangan negara dan juga meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, Gerindra menyarankan penerapan objek pajak baru itu lebih baik diterapkan kepada barang-barang atau jasa dari hasil aktivitas atau kegiatan pertambangan dan perkebunan, termasuk kegiatan korporasi lainnya," jelas Muzani.

Kemudian, Muzani juga mengingatkan agar pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap setiap pembiayaan kebutuhan negara agar tidak terjadi pemborosan. Selain itu, menutup kemungkinan adanya kebocoran anggaran negara di setiap pembiayaannya.

"Kemudian, terhadap beban keuangan yang semakin berat, Gerindra menyarankan agar pemerintah memperketat pembiayaan-pembiayaan yang dianggap pemborosan, termasuk menutup kemumgkinan kebocoran anggaran, dan memangkas biaya-biaya yang dianggap tidak perlu," tutup Muzani.

Sebelumnya, pemerintah berencana akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok dan juga jasa pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan

Hal tersebut tertuang dalam revisi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Barang kebutuhan pokok yang akan dikenakan pajak antara lain, beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi. (OL-13)

Baca Juga

Antara

Harga Minyak Menguat Tipis

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 31 Juli 2021, 07:20 WIB
HARGA minyak naik tipis pada penutupan perdagangan Jumat atau Sabtu pagi WIB (31/7), dengan patokan global Brent membukukan kenaikan...
dok.mi

KT&G Bukukan Penjualan Bruto Senilai Krw 5.301 Miliar

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 31 Juli 2021, 07:17 WIB
MESKI dalam kondisi pandemi KT&G membukukan penjualan bruto konsolidasian senilai KRW 5.301,6 miliar, dan kapitalisasi pasarnya di...
Antara

Kemarin Harga Emas Naik 31 Dolar, Kini Turun 18,6 Dolar

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 31 Juli 2021, 07:00 WIB
HARGA emas turun pada akhir perdagangan Jumat atau Sabtu pagi WIB (31/7), karena dolar yang lebih kuat memicu investor mengambil...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Mencari Abdi Negara di Tengah Pandemi

Jumlah pelamar di bawah perkiraan 5 juta orang dan menurun ketimbang perekrutan sebelumnya.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya