Jumat 11 Juni 2021, 19:33 WIB

Pemerintah Diminta Tinjau Ulang PPN Sembako dan Pendidikan

M Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi
Pemerintah Diminta Tinjau Ulang PPN Sembako dan Pendidikan

Antara
Ilustrasi

 

ANGGOTA Komisi XI DPR Puteri Komarudin meminta agar pemerintah meninjau kembali rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan kebutuhan pokok masyarakat. Pengenaan PPN, sebutnya, akan berdampak pada lonjakan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat.

Apalagi di masa pandemi ini masyarakat masih berjuang untuk memulihkan kondisi perekonomiannya. Alih-alih meringankan beban rakyat, pengenaan PPN bahan pokok justru dinilai memberatkan beban rakyat.

"Perlu diingat bahwa komponen konsumsi rumah tangga ini menjadi kontributor terbesar, sekitar 57% bagi perekonomian kita. Makanya, jangan sampai wacana ini justru menimbulkan distorsi terhadap pemulihan daya beli masyarakat," ujarnya saat dihubungi, Jumat (11/6).

Begitu pula dengan rencana pengenaan PPN atas jasa pendidikan. Dia yang merupakan politisi Golkar itu meminta pemerintah berpikir secara matang dan melihat situasi perekonomian nasional saat ini.

Kendati pengenaan PPN jasa pendidikan ditujukan kepada lembaga swasta, hal itu perlu dikaji ulang oleh pengambil kebijakan. Apalagi saat ini pemerintah kerap mengatakan ingin mendorong kualitas sumber daya manusia yang salah satunya ditempuh melalui jasa pendidikan.

Oleh karenanya, kebijakan pajak untuk menyehatkan anggaran negara kiranya tak bersinggungan dengan visi dan misi pemerintah. "Jangan sampai wacana ini justru kontradiktif dengan prioritas nasional untuk mencapai sumber daya manusia yang unggul," kata Puteri.

Dia menyadari pajak merupakan tumpuan penerimaan negara. Hanya, efektivitas dan kinerja penerimaan pajak selama ini cenderung belum optimal. Hal itu juga ditandai dengan rendahnya rasio perpajakan Indonesia.

Menurut Puteri, reformasi perpajakan yang digaungkan pemerintah bisa dicapai melalui penguatan institusi dan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas tekonologi dan informasi, optimalisasi basis data dan proses bisnis, tanpa menambah beban masyarakat.

Diketahui, usulan pengenaan PPN terhadap kebutuhan bahan pokok dan jasa pendidikan muncul dalam draf revisi Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang Undang 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pada pasal 4A draf RUU KUP itu, pemerintah menjadikan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat dan jasa pendidikan sebagai barang kena pajak. Itu karena pemerintah menghapus bahan kebutuhan pokok dan jasa pendidikan dari barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

Bila merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat itu meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian

Sedangkan dalam PMK 223/PMK.011/2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai disebutkan, kriteria jasa pendidikan yang tidak dikenai PPN ialah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbingan belajar. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

PLN Siap Dukung Sektor Bisnis hingga Tambang di Kalimantan

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Kamis 24 Juni 2021, 12:55 WIB
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Bisnis Regional Sumatera dan Kalimantan, Muhammad Iqbal Nur, pada acara 'Customer Smelters dan...
DOK KEMENTAN

Kandung Protein Tinggi, Permintaan Jamur Meningkat di Tengah Pandemi Covid-19

👤mediaindonesia.com 🕔Kamis 24 Juni 2021, 12:52 WIB
Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Tommy Nugraha mengapresiasi petani muda yang melirik budidaya...
Dok. BRI Agro

Buat Community Branch, Strategi BRI Agro Layani Gig Economy dan Digital

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 24 Juni 2021, 12:25 WIB
Dengan adanya Community Branch, BRI Agro dapat lebih unggul untuk tetap fokus pada layanan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Diplomasi Jalur Rempah di Kancah Dunia

Perjalanan sejarah Indonesia terasa hambar tanpa aroma rempah. Warisan sosial, ekonomi, serta budaya dan ilmu pengetahuan itu kini dikemas dan disodorkan kepada dunia untuk diabadikan.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya