Presiden Setujui Insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Otomotif

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru. Insentif tersebut akan berlaku hingga triwulan III 2022.

Presiden telah menyetujui fasilitas tarif PPnBM DTP (Ditanggung Pemerintah), ini khusus untuk sektor otomotif,” ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Minggu (16/1).

Ketentuan insentif PPnBM DTP itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, mobil dengan harga di bawah Rp200 juta atau mobil low cost green car (LCGC). Tarif PPnBM mobil LCGC yang sebesar 3% itu akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pada triwulan I 2022.

Lalu di triwulan II 2022, pemerintah akan menanggung tarif PPnBM mobil LCGC sebesar 2%, dan di triwulan III 2022 sebesar 1%. “Di triwulan IV membayar penuh, yaitu sesuai dengan tarifnya yaitu 3%,” kata Airlangga.

Kemudian insentif PPnBM yang kedua akan diberlakukan pada mobil dengan rentang harga Rp200-Rp250 juta dan memiliki tarif PPnBM sebesar 15%. Fasilitas tersebut hanya akan diberikan pemerintah pada triwulan I 2022 dengan menanggung PPnBM sebesar 50%. Sedangkan pada triwulan II 2022, masyarakat sudah kembali dikenakan tarif PPnBM 15%.

Selain insentif PPnBM mobil baru, Presiden Jokowi juga menyetujui pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti. Fasilitas tersebut, kata Airlangga, akan diberikan hingga Juni 2022 dengan ketentuan properti yang nilainya hingga Rp2 miliar diberikan fasilitas PPN DTP 50%. Sedangkan properti dengan harga jual Rp2-Rp5 miliar diberikan fasilitas PPN DTP 25%.

Guna mengakselerasi pemulihan ekonomi, imbuh Airlangga, pemerintah akan mengeksekusi program bantuan sosial yang juga telah disetujui Presiden. Program tersebut merupakan bantuan tunai kepada pedagang kaki lima, warung, dan nelayan yang jumlah penerimanya mencapai 2,76 juta orang.

Jumlah tersebut terdiri dari 1 juta PKL dan 1,76 juta nelayan serta penduduk miskin ekstrem. “Besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp600 ribu per penerima. Ini akan segera dilaksanakan dan Presiden setuju perlindungan sosial akan dilakukan front loading di triwulan I,” kata Airlangga.

Program-program yang diharapkan mengakselerasi perekonomian tersebut menambah jumlah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 menjadi Rp451 triliun. Jumlah tersebut naik dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp414 triliun. Namun pengalokasian anggaran PEN 2022 tetap pada tiga bidang utama, yakni, kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan fiskal. (OL-8)