PPN Sembako dan Pendidikan Membebani Rakyat

MENCERMATI rencana Pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan sekolah, Perhimpunan Pergerakan Indonesia mendukung adanya ntensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Presidium PPI Andy Soebjakto dan Sekjen PPI Gede Pasek Suardika dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa  Pemerintah saat ini membutuhkan sumber pajak bagi kepentingan penyehatan APBN dan keberlangsungan pembangunan.

"Apalagi rasio pajak masih rendah. Namun upaya-upaya menambah objek pajak harus dilakukan dengan pertimbangan sangat matang. Terutama menyangkut kondisi perekonomian dan keadaan kehidupan rakyat sehari-hari. Karena filosofi dasarnya adalah pajak untuk rakyat bukan rakyat untuk pajak," kata Andy.

PPI memandang rencana pengenaan PPN untuk sembako adalah kebijakan yang tidak bijak dan tidak tepat. Bukan saja akan menambah beban hidup rakyat, tetapi juga akan menurunkan kredibilitas Pemerintah di mata rakyat. "Sembako adalah salah satu yang terpokok dari nafas hidup rakyat. Jika dikenakan PPN, nafas rakyat bisa tersengal-sengal," lanjutnya.

Rencana pengenaan PPN untuk sekolah juga tidak bijak dan tidak tepat. Dengan pengenaan PPN, beban sekolah akan digeser menjadi  beban orang tua siswa. "Artinya jelas akan menambah beban pendidikan bagi rakyat. Pada sisi yang lain, kebijakan tersebut akan mendorong makin derasnya komersialisasi pendidikan. Pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan akses siswa terhadap sekolah-sekolah yang bermutu."

Atas dasar itu PPI mendesak pemerintah dan DPR agar rencana PPN terhadap sembako dan sekolah dibatalkan. "Keselamatan kehidupan rakyat haruslah diutamakan. Setidak-tidaknya tidak diberi tambahan beban di masa-masa sulit seperti sekarang ini," pungkas Andy. (RO/N-1)