Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Himpuni Gelar Seri Diskusi soal Omnibus Law

Hingga saat ini, DPR belum menerima Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, sehingga belum dapat mengagendakan Rapat Pimpinan maupun Rapat Badan Musyawarah DPR.

Ssst, Ini Bocoran RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Airlangga hanya memberi sedikit bocoran bahwa pembahasan mengenai upah minimum dan pertumbuhan ekonomi daerah akan dibicarakan.

Pemerintah Segera Berikan Draf ke DPR

PEMERINTAH segera mengirimkan naskah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR.

Ketua DPR Pastikan Belum Terima Draf Omnibus Law

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima draf naskah akademik Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan di omnibus law

RUU Cipta Lapangan Kerja Segera Dikirim ke DPR

“Dalam waktu dekat kita submit (kirimkan) ke parlemen. Kita sudah siap sebetulnya,” ujar Airlangga

Wapres Janji Pemerintah Terbuka Soal RUU Omnibus Law

Saat ini, draft tersebut belum tersosialisasi secara masif karena masih dimatangkan untuk dibahas bersama dengan DPR.

Presiden Tekankan Urgensi Omnibus Law

Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan terkait dengan penyusunan UndangUndang Omnibus Law.

Kurang dari 1000 Pasal Empat RUU Akan di Omnibus Law

RUU yang akan di omnibus law berisi kurang dari 1000 pasal menyangkut hal-hal spesifik tentang penciptaan lapangan kerja, perpajakan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah

Soal Omnibus Law, Istana: Semua Kritikan Ditampung

Fadjroel menyatakan versi draf omnibus law yang beredar di publik dan menuai penolakan bukan versi final dari pemerintah.

Pengangguran Masih Jadi Masalah Pembangunan di Indonesia

Herry Jogaswara mengungkapkan, pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berat yakni masalah pengangguran.

Komnas HAM Tagih Akses Publik atas RUU

Sejauh ini juga belum ada kejelasan undangundang yang bakal dicabut dalam skema omnibus law pada empat RUU.

Komnas HAM Desak Omnibus Law Transparan dan Partisipatif

Komnas HAM juga meminta agar publik diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembahasan RUU tersebut.

Pemerintah Dinilai tak Transparan soal Draf Omnibus Law

Ia mengatakan, jika sejak awal proses penyusunan regulasi dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif, hasil akhir di DPR pasti akan bagus.

Serikat Buruh Tuntut Akses Publik atas Draf Omnibus Law

SERIKAT buruh menyebut peme­rintah tidak pernah melibatkan mereka dalam meran­cang undang-­undang yang berkaitan dengan tenaga kerja.

Draft Omnibus Law Ciptaker Disetor ke DPR Senin Depan

Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyebut draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal disetor ke DPR pada Senin (3/2)

Ketua Komisi IX DPR Minta Omnibus Law tidak Disebut RUU Cilaka

Ia khawatir kata cilaka benar-benar menjadi celaka bagi Indonesia. "istilah ini jadi pukulan bagi kita, coba pakai istilah yang positif," ujar dia.

RUU Cipta Lapangan Kerja Dikirim ke DPR Senin (3/2)

Melki mengatakan pihaknya bakal mengebut pembahasan tersebut begitu menerima drafnya.

KSPI Berharap RUU Omnibus Law Sejahterakan Pekerja

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ristadi berharap dialog antara pemerintah dan rakyat bisa terjalin terkait RUU Omnibus Law tersebut,

Pekan Depan Draf RUU Omnibus Law Mulai Dibahas DPR

Melki, sapaan akrab Melkiades, mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law akan membutuhkan masukan dari semua kalangan,

Draf RUU Omnibus Law bakal Dipublikasikan

DPR menyatakan pembahasan RUU omnibus law tidak akan bertele-tele. Itu dilakukan agar beban legislatif tidak terlalu berat, mengingat ada 50 RUU dalam Program Legislasi Nasional tahun ini.

Demokrasi Dialogis

Bersama Melawan Kanker: Harapan, Kepedulian dan Menguatkan Kehidupan dalam Rangka Hari Kanker Sedunia

Mitigasi Kerusakan Digital dengan Kecakapan dan Keadaban Digital

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia