Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
“Dalam waktu dekat kita submit (kirimkan) ke parlemen. Kita sudah siap sebetulnya,” ujar Airlangga
Saat ini, draft tersebut belum tersosialisasi secara masif karena masih dimatangkan untuk dibahas bersama dengan DPR.
Pemerintah menyatakan terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan terkait dengan penyusunan UndangUndang Omnibus Law.
RUU yang akan di omnibus law berisi kurang dari 1000 pasal menyangkut hal-hal spesifik tentang penciptaan lapangan kerja, perpajakan, dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah
Fadjroel menyatakan versi draf omnibus law yang beredar di publik dan menuai penolakan bukan versi final dari pemerintah.
Herry Jogaswara mengungkapkan, pembangunan sektor ketenagakerjaan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan berat yakni masalah pengangguran.
Sejauh ini juga belum ada kejelasan undangundang yang bakal dicabut dalam skema omnibus law pada empat RUU.
Komnas HAM juga meminta agar publik diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembahasan RUU tersebut.
Ia mengatakan, jika sejak awal proses penyusunan regulasi dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif, hasil akhir di DPR pasti akan bagus.
SERIKAT buruh menyebut pemerintah tidak pernah melibatkan mereka dalam merancang undang-undang yang berkaitan dengan tenaga kerja.
Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyebut draft Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal disetor ke DPR pada Senin (3/2)
Ia khawatir kata cilaka benar-benar menjadi celaka bagi Indonesia. "istilah ini jadi pukulan bagi kita, coba pakai istilah yang positif," ujar dia.
Melki mengatakan pihaknya bakal mengebut pembahasan tersebut begitu menerima drafnya.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ristadi berharap dialog antara pemerintah dan rakyat bisa terjalin terkait RUU Omnibus Law tersebut,
Melki, sapaan akrab Melkiades, mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law akan membutuhkan masukan dari semua kalangan,
DPR menyatakan pembahasan RUU omnibus law tidak akan bertele-tele. Itu dilakukan agar beban legislatif tidak terlalu berat, mengingat ada 50 RUU dalam Program Legislasi Nasional tahun ini.
Pembahasan omnibus law sejumlah rancangan undang-undang (RUU) di DPR akan digelar secara terbuka dengan melibatkan serta mengundang semua pihak terkait dengan RUU yang dibahas.
Pemerintah akan mempublikasikan seluruh draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law termasuk Cipta Lapangan, setelah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Kebijakan terkait omnibus law merupakan sebuah terobosan. Namun, proses pembentukannya perlu diawasi saksama.
"Ya kami menyamakan persepsi. Kami juga belum tahu isi omnibus lawnya seperti apa. Yang jelas kalau itu kepentingannya baik untuk masyarakat tentu akan didukung bersama."
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved