Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi IX DPR Melki Laka Lena menyebut draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bakal disetor ke DPR pada Senin (3/2).
Melki mengatakan pihaknya bakal mengebut pembahasan tersebut begitu menerima drafnya.
Baca juga: Omnibus Law
Melki tak menutup kemungkinan naskah tersebut langsung dibawa ke rapat paripurna. "Kalau RUU Ciptaker bisa langsung dibahas di paripurna. Kan hari Senin kita ada agenda paripurna. Kalau sudah paripurna bisa masuk pembahasan intern di DPR," ungkap dia di Jakarta, Sabtu (1/2).
Baca juga: Omnibus Law akan Buat Iklim Investasi Semakin Baik
Dia kemudian menyerahkan pembahasan lebih lanjut ke keputusan rapat paripurna. "Nanti setelah bahannya sudah diterima DPR diputuskan mekanisme pembahasannya, apakah di Badan Legislasi (Baleg), komisi, atau panitia khusus (pansus). Nanti akan dibagi sesuai cluster atau gimana para pimpinan memutuskan," ucap dia. (X-15)
Penetapan UU Omnibus Law dinilai cepat. Salah satu langkahnya memberi masukan kepada pemerintah pusat, melalui argumentasi sesuai fakta dan melibatkan peranan legislative.
Jika tidak hati-hati, omnibus law justru berpotensi semakin menjauhkan tujuan utama investasi yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
Tekanan yang dilakukan para buruh pun kemudian mereda karena keberhasilan program ini dalam memenuhi kepentingan para buruh dan juga stakeholders lainnya.
Kelebihan & Kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja
EMPAT dari belasan buruh yang melakukan aksi anarkistis saat berlangsung demo omnibus law di sebuah perusahaan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ditahan.
600-800 orang akan melakukan demo penolakan produk hukum Omnibus Law pertama di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerj di Balai KOta dan DPRD DKI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved