Berita Terbaru Omnibus Law Hari Ini

Dilibatkan Bahas Omnibus Law, Buruh Apresiasi Pemerintah

Pelibatan buruh dalam RUU sapu jagat itu tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020

Dari 2 Omnibus Law, DPR Baru Terima Draf RUU Perpajakan

DPR masih belum menerima Surat Presiden (Surpres) serta draf atau rancangan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang dijanjikan pemerintah untuk diserahkan.

Omnibus Law, Baleg DPR RI Belum Terima RUU

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI hingga saat ini belum menerima rancangan undang-undang (RUU) yang akan di omnibus law.

Omnibus Law, Menimbang Pajak Orang Pribadi

Persoalan perpajakan bu­kan hanya problem besaran tarif, melainkan juga lingkung­an strategis yang terus berkembang.

Libatkan Kepala Daerah Bahas Omnibus Law

PEMERINTAH pusat sebaiknya melibatkan kepala daerah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Omnibus Law Perpajakan harus Libatkan Kepala Daerah

Para pemangku kepentingan, termasuk kepala daerah menghendaki RUU "Sapu Jagat" itu dibahas secara terbuka dan jangan asal selesai,

Ke Pengusaha Australia, Jokowi Paparkan Omnibus Law & Investasi

Jokowi menyampaikan komitmen pemerintahannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara ramah investasi, salah satunya dengan menggodok omnibus law.

DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Omnibus Law

DPR RI meminta pemerintah gencar melakukan sosialisasi Omnibus Law kepada masyarakat. Dengan begitu, proses legalisasi bisa berjalan baik dan tidak menimbulkan asumsi negatif.

Transparansi Jadi Kunci Omnibus Law

Surat presiden terkait dengan RUU omnibus law akan dibahas di Rapat Paripurna DPR, besok. Keterbukaan dan penjelasan substansi materi amat diperlukan agar publik dapat menerima.

Buruh Nilai Pembahasan Omnibus Law Kurang Transparan

Menurut dia kelompok buruh adalah pihak yang punya kepentingan langsung dengan RUU ini karena berdampak langsung pada nasib buruh.

Didemo Buruh, Begini Isi Klaster Ketenagakerjaan di Omnibus Law

Setidaknya ada 7 materi krusial yang ada dalam klaster ketenagakerjaan.

Pengusaha Minta Pemerintah Terbuka soal Omnibus Law

Hal itu agar suara-suara sumbang penolak RUU omnibus law itu dapat memahami maksud pemerintah menyusun produk hukum baru tersebut.

RUU Omnibus Law Ditargetkan Rampung dalam 3 Masa Sidang

Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengungkapkan, pihaknya menargetkan, dua RUU omnibus law itu rampung dalam 100 hari kerja atau tiga masa sidang DPR.

Rumusan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Rampung

Total ada 80 undang-undang dan 1.245 pasal terdampak dari pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja. Dari 80 UU dan 1.245 pasal yang terdampak, terdapat 11 klaster.

DPR Masih Tunggu RUU Omnibus Law

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menunggu Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Pemerintah diharapkan segera menyerahkan draf tersebut.

KSP: Draft Omnibus Law Diupayakan Tuntas Secepatnya

Diharapkan dengan omnibus law itu, Indonesia bisa menghilangkan berbagai tumpang tindih aturan yang mengganggu investasi di Indonesia.

Himpuni Gelar Seri Diskusi soal Omnibus Law

Hingga saat ini, DPR belum menerima Rancangan Undang-Undang Omnibus Law, sehingga belum dapat mengagendakan Rapat Pimpinan maupun Rapat Badan Musyawarah DPR.

Ssst, Ini Bocoran RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Airlangga hanya memberi sedikit bocoran bahwa pembahasan mengenai upah minimum dan pertumbuhan ekonomi daerah akan dibicarakan.

Pemerintah Segera Berikan Draf ke DPR

PEMERINTAH segera mengirimkan naskah Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ke DPR.

Ketua DPR Pastikan Belum Terima Draf Omnibus Law

Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku belum menerima draf naskah akademik Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan di omnibus law

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia